PURWOKERTO – Sebanyak 61 pemudik kembali terjaring operasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang masuk wilayah Kabupaten Banyumas. Mereka terjaring saat diperiksa di posko perbatasan wilayah Tambak, Sokaraja, Wangon dan Ajibarang.
Posko Gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Dinas Perhubungan ini, memantau orang yang masuk wilayah Banyumas dengan menanyai asal dan tempat tujuan. Jika mereka ber-KTP Banyumas dan akan masuk wilayah Banyumas, tim berkoordinasi dengan gugus tugas yang ada di desa maupun kelurahan, untuk melakukan pemantauan lebih lanjut.
“Apabila berasal dari zona merah mereka diarahkan ke lokasi karantina masal di GOR Satria Purwokerto,” kata Kepala Dinas Perhubungan Agus Nur Hadie, saat rapat koordinasi rutin penanggulangan Covid-19 bersama Bupati Achmad Husein, di Pendapa Sipanji Purwokerto, Senin (4/5).
Dia mengatakan, kepulangan pemudik ke Banyumas saat ini terbilang meningkat. Sejak Minggu (3/5) malam sampai Senin (4/5) ini terdata 61 orang. Sebelumnya 37 orang dan sehari sebelumnya lagi 43 orang.
Diantar
Dari ke 61 pemudik tersebut, katanya, dua di antaranya langsung diantar ke GOR Satria Purwokerto. Sedangkan yang pulang ke rumah, ada sebagian yang tidak diterima oleh lingkungan dan harus dikarantina di GOR dulu.
“Jumlah ini masih bisa bertambah. Karena ditengarai ada pemudik baik dengan travel maupun mobil carter memanfaatkan sejumlah jalur tikus atau alternatif,” katanya.
Agus mencontohkan, dari arah barat melalui Krajan maupun Banjaranyar, dari arah selatan melewati Dermaji, Gumelar kemudian Kracak Ajibarang, Dari arah Timur melewati Padamara.
Bupati Achmad Husein menginstruksikan agar gugus tugas desa yang menjadi jalur alternatif untuk melakukan pengawasan agar mereka terdata dan mudah pengawasan nya. Dengan kearifan lokal tersebut biasanya akan lebih diperhatikan oleh orang yang lewat.
“Apabila memungkinkan Gugus Tugas Desa yang biasa untuk jalan alternatif, bisa untuk melarang mobil luar kota yang akan masuk desanya,” katanya.
Kapolesta Banyumas, Kombes Pol Whisnu Caraka mengatakan, gugus tugas desa dilibatkan karena lebih terasa bersahabat. “Hal tersebut juga karena keterbatasan personil baik Polri, TNI maupun Dinas Perhubungan,” katanya. (G22-)
