PURWOKERTO – Sepanjang tahun 2019, kinerja tata kelola aset daerah yang dilakukan eksekutif dinilai belum maksimal. Penataan dan dokumentasi kepemilikan aset daerah masih banyak yang tercecer, sehingga berpotensi bisa lepas.
“Dari hasil sementara pembahasan Pansus LKPJ Bupati tahun 2019, khusus aset daerah, banyak sekali aset daerah tanpa dokumen, dan ini berisiko lepas. Contoh aset tanah Tirtakembar tahun 2007 lalu lepas saat terjadi sengketa di pengadilan karena Pemkab kalah,” kata Wakil etua DPRD Banyums, Supangkat, Kamis (9/7).
Menurut Supangkat, pemataan aset harusnya diawali dengan dokumen otentik berupa sertifikat. Kemudian dikuasai oleh pemkab, baru dilakukan perjanjian dengan pihak ketiga supaya ada nilai manfaat untuk pemkab seperti pendapatan.
“Soal pengelolaan aset daerah, juga ada temuan dari LHP BPK wilayah Jateng termasuk aset di Kebondalem-red) yang harus laksanakan, namun belum terlaksana semua. APBD 2019 juga masih banyak sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya,” kata wakil rakyat dari Golkar ini.
Hasil pembahasan sementara LKPJ bupati ini, kata dia, pansus menemukan sebagian program yang sudah direncanakan tidak terlaksana atau belum dilaksanakan. Di antaranya, di bidang pertanian masih terjadi kelangkaan pupuk. Bidang pembangunan percepatan pedesaan, kata dia, masih dijumpai sejumlah desa belum mendapatkan bantuan keuangan atau mendapatkan namun terbatas.
Di sisi lain, bantuan keuangan ada yang menumpuk di sejumlah desa tertentu. Untuk bantuan sosial (bansos), masih ada ketidakakuratan data, kualitas sembako yang diberikan masih jelek. Kurangnya fogging di daerah endemik demam berdarah,” katanya.
Sebagai daerah sentra perikanan, lanjut Supangkat, di LKPJ itu dilaporkan soal pengadaan pembibitan benih ikan. Termasuk pembinaan ke kelompok-kelompok petani ikan.
“Ini sedang dikaji apakah sudah sesuai target waktu sesuai APBD, yakni tanggal 30 November 2018,” ujarnya.
Parkir
Masalah penataan dan pengelolaan parkir yang menjadi polemik, katanya, juga masuk dalam sorotan pembahasan. Karena ini menyangkut dengan target pendapatan apakah realisasinya sudah sesuai dengan potensi yang ada.
“Termasuk pembongkaran Tesda (Taman Edukasi Sumber Daya Air) di depan SMP 1 Purwokerto yang belum lama dibangun, lalu dibongkar karena di atasnya dibangun jembatan jalur jalan baru (Gerilya-Soedirman),” tandasnya.
Kekurangan-kekurangan seperti itu, kata Supangkat yang menjadi pembahasan Pansus LKPJ bupati, sehingga perlu dilakukan studi komparatif ke daerah lain dan dukungan anggaran serta keberpihakan dari anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan(Dapil) 8 (Banyumas-Cilacap).
“Kita (DPRD) harus melaksanakan fungsi pengawasan, tidak hanya untuk skala besar pembiayaanya, tapi juga kegiatan rutin yang nilainya skala Rp 100 juta juga kita lakukan, untuk mengukur dan menguji target tercapai atau tidak. Jadi rekomendasi yang akan diberikan DPRD ini untuk peringatan pula,” tandas dia. (G22-2)
