PURWOKERTO– Rencana tes swab massal untuk kalangan santri pondok pesantren di Banyumas dibatalkan. Hal itu dilakukan setelah muncul penolakan dari sejumlah ulama dan kalangan pengelola pondok pesantren.
Pembatalan itu di antaranya mengemuka dalam audiensi dan kordinasi antara Pemkab Banyumas dari sejumlag OPD dengan Forum Komunikasi Pondok Pesantren ( FKPP) di Pendapa Sipanji Purwokerto, Senin (28/9).
Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono yang memimpin adiensi mengarakan, demi kebaikan bersama, pemkab lebih mengutamakan melakukan screening atau pemeriksaan secara terhadap santri akan dilakukan bertahap.
Pihaknya akan semakin mengintensifkan kerja bersama antara tim gugus tugas Covid-19 pesantren dengan dinas kesehatan. Selain itu, lanjut Wabup, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya karantina mandiri, juga akan dibentuk tim survei yang akan menilai kesiapan pesantren.
“Jadi nanti kegiatan screening dilakukan bertahap, prinsipnya setelah ada kordinasi terlebih dahulu,” katanya.
Menurutnya, kordinasi seperti ini bisa menghindari munculnya kegaduhan atau kehebohan di kalangan pesantren dan masyarakat. Sebab, Sadewo mengaku sebelumnya sempat terjadi miskomunikasi.
Pemerintah tidak memberitahu pihak pondok pesantren terlebih dahulu, saat akan melakukan karantina setelah hasil tes swab banyak santri yang positif.
(Baca Juga: 137 Santri Dinyatakan Positif Covid-19 )
“Saat isolasi kedua, sudah berjalan kondusif karena wali murid juga sudah diberitahu dan bisa memahami demi keselamatan bersama,” terang Wabup.
Terkait dengan penyiapan lokasi isolasi, kata dia, Pemkab menyiapkan lokasi karantina di Pondok Slamet Baturraden dan Wisma Wijayakusuma. Tapi, dia berharap tidak ada tambahan pasien yang harus diisolasi.
Sadewo mengarakan, kegiatan pendidikan di ponpes tetap berjalan sesuai dengan protokol Covid-19. Pemkab Banyumas tidak akan menutup aktivitas di ponpes.
Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) M Roqieb mengatakan, RMI dan FKPP sudah melakukan koordinasi. Menurutnya, sebelumnya Pimpinan Pusat RMI sudah memberi panduan, bahwa santri dan kiai harus menjaga diri dari selama pandemi ini dan diminta tetap menjaga kesehatan.
Menurutnya, penyusunan panduan tersebut juga melibatkan tim khusus dari UGM, modul juga sudah dibagi ke pesantren.
“Memang di beberapa pesantren ada yang belum memadai. Misal jumlah dan ukuran kamar yang tak seimbang dengan jumlah anak,” katanya.
“Terkait dengan test swab, tak ada masalah apa-apa, sama seperti pemeriksaan biasa. Kami sangat terbuka, hanya perlu komunikasi,” imbuhnya.
Sampaikan Aspirasi
Terkait dengan adanya penolakan yang disampaikan oleh anggota DPRD, hal itu sudah menjadi tugas anggota DPRD menyampaikan aspirasi beberapa pesantren.
Roqieb mencontohkan, ponpes Zamzam dan ponpes Ubay bin Ka’ab juga belum bisa menerima bahwa ada santri yang terpapar Korona. Dia menyarankan, sebaiknya tes swab di pondok pesantren wilayah Banyumas dilakukan bertahap dan tidak tergesa-gesa.
Dia menyarankan, saat hendak melakukan tes swab, pihak pondok pesantren juga harus berkordinasi dengan Puskesmas setempat. Santri yang diperiksa akan didatangi tim penanganan Covid-19 Kabupaten Banyumas.
“Program pendampingan bagi santri, sebaiknya melibatkan pula dr Maki, dr Hari. jika ada keluhan bisa langsung konsultasi. Ke depan diharapkan tidak ada lagi polemik, sehingga program bisa berjalan. Jika ada temuan sakit, nantinya Pemerintah juga bertanggung jawab, karena hal tersebut sudah ada aturannya,” kata Roqieb. (G22-2)
