JAKARTA – Program Kartu Prakerja yang sudah berjalan selama ini akan di lanjutkan pada 2023. Program tersebut akan lebih di fokuskan pada bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja.
Mereka yang ikut program ini akan memeroleh bantuan biaya pelatihan secara langsung dan insentif pascapelatihan dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling.
“Program Kartu Prakerja akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja sebagaimana konsep awal program ini dicanangkan sebelum era pandemi COVID-19,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam Rapat Komite Cipta Kerja di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (3/10/2022).
Dalam rapat tersebut, para anggota komite sepakat untuk memulai skema normal pada tahun 2023 dan akan melanjutkan skema semi bantuan sosial hingga akhir kuartal IV-2022 dengan besaran bantuan pelatihan dan insentif sama dengan sebelumnya.
Baca Juga : Dunia dalam Kondisi Tidak Pasti, Ini Pesan Presiden ke Menkeu
“Pemerintah akan menambah anggaran sebesar Rp5 triliun dengan target 1,5 juta orang,” ujar Airlangga yang juga menjabat Ketua Komite Cipta Kerja dalam Rapat Komite Cipta Kerja seperti di lansir suarabanyumas.com dari setkab.go.id.
Persiapan
Dia mengingatkan kepada seluruh pihak agar dapat mulai melakukan persiapan, serta sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait adanya berbagai perubahan, mengingat skema normal akan segera di laksanakan pada awal 2023.
Selanjutnya terkait pelaksanaan skema normal tersebut, pada tahun 2023 pemerintah akan melakukan penyesuaian besaran bantuan yang di terima peserta senilai Rp 4,2 juta per individu.
Rinciannya berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif pascapelatihan Rp 600 ribu yang akan di berikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.
Program Kartu Prakerja tersebut akan di implementasikan secara daring, luring, maupun bauran, serta memungkinkan bagi penerima bantuan sosial (bansos) dari kementerian/lembaga lainnya.
Seperti bantuan yang di salurkan Kemensos, Bantuan Subsidi Upah, atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) untuk dapat menerima manfaat dari Kartu Prakerja.
Skema Normal
Sementara guna mendukung pelaksanaan skema normal tersebut, Komite Cipta Kerja juga meminta kerja sama dan pendampingan antara Kejaksaan Agung, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 agar tetap di lanjutkan.
Perlu di ketahui pada 2022 Kartu Prakerja telah memberikan manfaat bagi 3,46 juta penerima dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun total penerima sejak awal pelaksanaan program mencapai 14,9 juta penerima.
Baca Juga : Penyaluran BLT BBM Capai 95,9 % , BSU 48,3 %
Sebanyak 53,6 persen peserta Kartu Prakerja pada tahun 2022 ini, di antaranya berasal dari 212 kabupaten/kota target penurunan kemiskinan ekstrem, serta mencakup calon pekerja migran Indonesia (PMI).
Rapat Komite tersebut turut di hadiri Menaker, Mendikbudristek, Menperin, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Wakil Jaksa Agung, Plt Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, serta sejumlah perwakilan kementerian/lembaga lainnya.(*-7)
Sumber : setkab.go.id
