Kucuran dana desa rata-rata Rp 1 miliar pertahun bagi 74.093 desa di Indonesia 2019 ini bisa jadi pedang bermata dua. Jika dikelola baik dan benar, maka dana desa itu menjadi sumber maslahat dan manfaat warga desa. Namun jika dikelola serampangan tanpa perencanaan yang jelas sesuai aturan, maka anggaran itu akan jadi momok yang menakutkan bagi pengelolanya.
Bicara soal praktik baik formulasi, implementasi, evaluasi hingga pelaporan keuangan desa, Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas hingga kini masih jadi rujukan dari desa tetangga hingga warga Papua beberapa waktu lalu. Dengan kekompakan pemerintahan desa, masyarakat serta berbagai pihak terkait, Desa yang terletak di perbatasan Kabupaten Banyumas-Cilacap ini telah berhasil membuktikan betapa dengan partisipasi, tranparansi dan akuntabilitas, pengelolaan keuangan bisa mencegah korupsi.
“Partisipasi masyarakat dalam segala tahapan proses tahapan perencanaan hingga pelaporan adalah mutlak. Kita mempercayai jika sukses merencanakan, berarti merencanakan sukses. Maka dari itulah, masyarakat harus terus terlibat sebagai bagian dari perencana, pelaksana, pengevaluasi hingga penerima manfaat dengan baik, benar dan sesuai aturan,” jelas Kepala Desa Dermaji, Bayu Setyo Nugroho.
Utamanya sejak diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa Dermaji yang telah ditetapkan menjadi Desa Melek Informasi dan Teknologi (Demit) terus berupaya mewujudkan iklim transparansi, akuntabilitas, demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam segala bentuk kehidupan berdesa. Selain media informasi konvensional mulai dari papan pengumuman, banner, prasasti berisi perencanaan pembangunan, Dermaji juga memanfaatkan sarana digital khususnya media sosial dan website desa untuk mengabarkan segala kegiatan yang berlangsung di desa.
“Jadi dari awal jadwal musyawarah, pelaksanaan hingga hasil kita sosialisasikan ke masyarakat. Untuk komposisi, grafis APBDes sampai foto serta berita kegiatan O, 50 hingga 100 proses pembangunan hingga proses pelatihan juga bisa dilihat di media sosial resmi milik desa. Melalui dunia maya ini pula ,” ujar penerima penghargaan Inspirator Muda oleh Joko Widodo 2018 lalu.
Tak sia-sia, dari langkah itu proses pembangunan baik fisik maupun manusia berjalan lancar. Bahkan dengan prestasinya Dermaji diganjar mendapatkan penghargaan sebagai Desa dengan Perencanaan Terbaik tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2016. Proses ‘e-government’ atau pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik juga mengantarkan Desa Dermaji sebagai penerima anugerah Keterbukaan Informasi Publik Awards berturut-turut tiga tahun terakhir.
Sinergi Berbagai Pihak
Dengan sinergi dan partisipasi perencanaan dengan berbagai pihak dan kelompok masyarakat berkepentingan, muncul berbagai inovasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Dermaji. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, Festival Desa Dermaji, Festival Kambing Dermaji, Museum Desa Naladipa, E-Government, Pelatihan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informatika, Wisata Air Terjun Wanasuta, Pelatihan Pemasaran online untuk produk unggulan desa dilaksanakan berdasar kajian desa.
Melalui kegiatan yang terencana dengan baik dan benar inilah, berbagai sumber bantuan dana transfer dari pemerintah dioptimalkan untuk sebesar-besar pemenuhan hak-hak rakyat.
“Maka utamanya adalah wajib melibatkan banyak kelompok-kelompok masyarakat untuk turut aktif berdesa. Kita terus buka ruang informasi, diskusi baik di dunia nyata maupun maya. Diskusi tematis untuk bidang peternakan, pemberdayaan perempuaan, kesehatan, pendidikan, sanitasi dan lingkungan, kepemudaan dan lainnya menjadi makanan wajib bagi warga kami,” jelas Bayu yang sejak 2009 telah aktif dalam jejaring Gerakan Desa Membangun.
Teknisnya, kata Bayu, setelah perencanaan itu rampung, maka desa akan langsung menyosialisasikan, musyawarahkan, melasanakan pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat dengan prinsip swakelola. Jadi evaluasi itu menjadi kegiatan yang dilakukan sejak awal program oleh masyarakat. Dengan partisipasi masyarakat inilah, potensi penyimpangan keuangan desa bisa dicegah.
“Kata pakar kebijakan publik almarhum Prof Riswandha Imawan itu namanya ‘Evaluation Going Evaluation’. Intinya maksimalkan peran masyarakat sebagai bagian perumus, pelaku hingga pemanfaat anggaran pendapatan dan belanja desa. Melalui pemanfaatan teknologi informatika khususnya medsos hingga website dermaji.desa.id, maka bisa menjadi bagian pemantauan warga desa yang berada di perantauan baik dalam maupun luar negeri,” ujar yang juga lulusan Pascasarjana Administrasi Publik, Unsoed Purwokerto ini.
Optimalisasi transparansi, akuntabilitas pemerintah desa juga dilaksanakan Demit Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor. Selain informasi dan komunikasi secara fisik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bersama desa menjadi pelopor penguat iklim tranparansi dan akuntabilitas proses berdesa. Selain forum pertemuan fisik, melalui media sosial dan website desa kalibagor.desa.id, desa telah mengunggah menu-menu tentang perencanaan, pembangunan hingga pelaporan proses pembangunan yang akan dan telah dilaksanakan desa.
“Jadi tanpa menghilangkan budaya rembug desa dan interaksi fisik dengan warga, kita juga mendorong iklim tranparasi dan akutanbilitas dengan basis teknologi informasi. Untuk memudahkan pelayaan publik kepada masyarakat berbagai form permohonan dokumen kependudukan dan lainnya juga tersedia di website desa,” kata Perangkat Desa Kalibagor, Sumanto yang aktif dalam jejaring Gerakan Desa Membangun.
Melalui perencanaan bersama dengan masyarakat yang berbasis partisipatif inilah, di Desa Kalibagor telah muncul berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan, potensi dan peluang dari masyarakat. Dari perencanaan partisipatif dengan masyarakat di Desa Kalibagor kini terus terlaksana berbagai pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan rakyat.
“Hasilnya hingga kini telah dikembangkan BUMDesa, Wisata Embung, agrowisata kelengkeng Festival Egrang, Payung Kertas, serta Wisata Lorong Blothog dengan memanfaatkan saluran pembuangan air limbah Pabrik Gula Kalibagor peninggalan Kolonial Belanda. Semua proses dari awal perencanaan, pelaksanaan hingga hasil bisa dipantau masyarakat secara luas antara lain lewat website desa kalibagor.desa.id,” jelas Sumanto. (Susanto-)
