PURWOKERTO – Analisa dampak lingkungan (Amdal) rencana pembangunan jalan tol melintas Kabupaten Banyumas, menyambungkan dari jalan tol Pantura dengan Pantai Selatan, mulai disiapkan. Sebelumnya, tahap studi kelayakan sudah selesai dilakukan dan dinyatakan memenuhi syarat.
Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan, penyiapan amdal ini untuk tiga skema jalur yang nantinya akan diputuskan salah satu. Jalur pertama melintas di wilayah Banyumas bagian barat dari arah Tegal-Brebes-Banyumas-Cilacap.
Jalur kedua (tengah) melintas dari Tegal-Banyumas (Baturraden)-Cilacap dan jalur tiga dari Pemalang-Purbalingga-Banyumas-Cilacap. “Makanya wilayah yang kena dampak rencana pembangunan jalan tol ini, tiga-tiganya (alternatif jalurred) yang dikaji masuk dalam amdal. Jadi nanti yang sesuai yang mana, itu yang akan diputuskan,” kata Husein, Rabu (19/2).
Menurutnya, diperkirakan untuk kajian amdal terselesaikan tahun ini. Kemudian masuk tahun 2021 untuk tahapan penyiapan Detail Engineering Design (DED sampai tahun 2022.
Kemudian dilakukan tender sampai ada pemenang tahun 2023. Selanjutnya, kata dia, pembebasan tanah diperkirakan dua tahun, yakni 2023-2025. “Mungkin tahun 2024 segmensegmen pembangunan sudah mulai jalan. Jadi diperkirakan smapai 2027 bisa selesai semua,” katanya.
Karena melibatkan lintas kabupaten, kata bupati, proyek tol ini dibawah kendali provinsi. Ada lima kabupaten yang wilayahnya masuk dalam perencanaan ini. Yakni Tegal, Brebes, Pemalang, Banyumas, Purbalingga dan Cilacap.
Supaya singkron, lanjut Husein, dari provinsi sudah memasukan dalam perencanaan tata ruang wilayah provinsi sudah masuk. Begitu pula RTRW Kabupaten Banyumas, termasuk empat kabupaten lainnya.
“Karena ini belum masuk dalam program strategis nasional (PSN), jadi agak lama, karena akan dibiayai oleh swasta yang difasilitasi pemerintah (Jasa Marga) kalau sudah masuk PSN. Kalau masuk program ini kan tidak harus melihat untung-rugi. Karena ini akan dilakukan swasta pasti akan dihitung detail untung-ruginya,” tandasnya.
Ditangani swasta, kata dia, salah satu pertimbangannya adalah lalu lintas harian (LHR) tinggi. Ini berbeda jika sudah masuk ke PSN, tidak perlu menghintung komponen untung-ruginya secara detail.
“Sebelumnya saya sudah menyurati ke Pak Presiden untuk bisa dimasukkan ke PSN dan saya juga sudah bicara dengan Pak Menteri (PUPR), tapi belum dimasukkan. Kalau ini sudah masuk PSN, tahun 2022 sudah bisa mulai,” ujarnya.
Diakui, peluang ke depan, proyek ini masuk dalam program PSN tetap ada. Namun harus ada lobi politik yang kuat. Bahkan, kata dia, usulan masuk PSN ini juga sudah disampaikan di forum-forum luas saat ada pertemuan dengan bupati dan wali kota yang melibatkan kementerian.
“Bahkan waktu ada kampanye Pilpres di GOR Satria Purwokerto, waktu pak Jokowi jadi capres, suratnya untuk PSN saya sampaikan langsung. Kalau bisa masuk PSN, kan tidak harus melihat untung dan rugi. Kalau oleh swasta kan dilihat dulu, kalau tidak untung ya tidak jadi,” katanya.
Terkait peluang terealisasi, Husein menyakini besar kemungkinan bisa terwujud, meskipun harus menunggu sampai beberapa tahun. “Peluangnya tetap di atas 50 persen, cuma ini tidak bisa cepat saja,” tandasnya. (G22-20)
