PURWOKERTO – Pengangkatan tenaga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) di nilai menjadi salah satu beban bertambahnya belanja daerah pada tahun anggaran 2023.
“Kalau sekarang kita terbebani pada nanti pengangkatan tenaga P3K. Jumlahnya 1.967 orang tahun depan kan sudah di angkat semua. Anggarannya kan harus di pasang, dan ini akan menjadi beban APBD tahun depan,” kata Ketua DPRD Banyumas dr Budhi Setiawan, usai memimpin rapat paripurna penyerahan Rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2023 dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS tahun 2022, Jumat (12/08/2022).
Baca Juga : anggota-paskibra-di-banyumas-masih-minimalis
Di asumsikan, jika tenaga P3K di bayar dengan standar UMK Rp 2 juta per bulan, katanya, maka besaran anggaran yang harus di siapkan sekitar Rp 4 miliar per bulan atau sekitar Rp 48 miliar setahun.
“Kalau ini di berikan tambahan penghasilan, sebulan bisa Rp 2,9 juta per orang. Jadi pengeluarannya tambah besar lagi. Tapi ya ini sudah menjadi resiko, karena mereka (P3K) sudah mengeluarkan pengabdiannya, sehingga wajib menerima hak yang layak,” katanya.
Ketua DPRD memprediksi, masalah tenaga P3K dan tenaga honorer atau kontrak daerah ini sampai 29 November 2023 belum tentu selesai. Mengingat setelah tanggal itu, kata dia, sesuai instruksi pemerintah, sudah tidak boleh lagi mengangkat tenaga non ASN dan P3K.
“Yang boleh tenaga kontrak kan hanya driver, tenaga kebersihan dan keamanan. Di Banyumas masih ada sekian ribu yang belum terakomodir, ya ini akan tetap di upayakan bisa masuk sampai batas akhir ketentuan pemerintah,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, untuk sisa lebih pelaksanaan anggaran (silpa) dari tahun 2021 yang masuk di tahun anggaran 2022, tergolong cukup besar. Jumlahnya sekitar Rp 369 miliar.
Menurutnya, pengeluaran terbesar yang lain juga untuk pengembalian bertahap pinjaman dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sekitar Rp 100 miliar. Tahun 2023 harus mengangsur lagi sekitar Rp 23 miliar. Sehingga postur belanja daerah tahun 2023 tergolong besar mencapai Rp 3,9 triliun.
“Tahun depan, silpa harus bisa di tekan turun sampai Rp 100 miliar, jadi ada sisa sekitar Rp 269 miliar bisa di belanjakan di perubahan 2022 ini. Sehingga besaran belanja di 2023 kesannya lebih kecil dari pada tahun 2022 ini,” ujar dr Budhi.
Baca Juga : anggota-paskibra-di-banyumas-masih-minimalis
Terkait pendapatan asli daerah (PAD) untuk tahun 2023, lanjut dr Budhi, juga akan di cermati. Jika sudah saatnya bisa di naikkan, akan di tambah lagi target PAD-nya.
Target PAD saat ini, jelas dia, di pasang lebih rasional. Dari pada perencanaannya di paksakan tinggi, namun tidak tercapai realisasinya, nilai dia, hal ini justru berdampak pada difisit anggaran nantinya (aw-7)
