PURWOKERTO – Indeks biaya operasional siswa SMK di Kabupaten Banyumas ternyata cukup besar, yakni mencapai sekitar Rp 4,5 juta/tahun.
Selain untuk mendukung kegiatan pembelajaran, biaya operasional tersebut juga banyak tersedot untuk kegiatan praktik.
Kepala SMK 1 Purwokerto, Dani Priya Widada mengatakan, selama ini kebutuhan operasional siswa tersebut ditopang dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan).
Adapun besaran BOS untuk jenjang SMK mencapai Rp 1,6 juta per tahun dan BOPRp 1,5 juta per tahun. Kendati disokong dari dana BOS dan BOP, namun hal itu belum mampu mencukupi seluruh biaya operasional tersebut.
”Kalau dana BOS dan BOPdigabung, ketemunya baru sekitar Rp 3,1 juta. Padahal kebutuhan biaya untuk operasional siswa per tahun mencapai Rp 4,5 juta, sehingga sekolah masih kekurangan dana operasional sekitar Rp 900 ribu,” ujar dia.
Kondisi ini juga ditambah dengan sudah tidak dibolehkannya lagi sekolah, khususnya jenjang SMA/SMK dan SLB untuk menarik iuran SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) dari peserta didik.
Untuk menyiasati, lanjut dia, akhirnya pihak sekolah mengurangi kegiatan-kegiatan yang menyedot anggaran besar. ”Kami terpaksa membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Kalau ada kegiatan yang penting, ya terpaksa tidak tidak kami laksanakan,” terang
dia.
Sementara itu, indeks biaya operasional siswa jenjang SMA lebih rendah bila dibandingkan siswa jenjang SMK. ”Indeks biaya operasional siswa SMA sekarang mencapai sekitar Rp 3,3 juta per tahun,” kata Kepala SMA 4 Purwokerto, Tugiyono.
Demikian pula besaran dana BOS dan BOP yang diterima jenjang SMA juga lebih sedikit bila dibandingkan SMK. ”Besaran dana BOS untuk jenjang SMA mencapai Rp 1,4 juta/siswa/tahun. Sedangkan dana BOP yang diterima sebesar Rp 1.258.000/siswa/tahun,” katanya.
Dia menambahkan, kebijakan Pemprov Jateng yang menanggung honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) yang bertugas di SMAnegeri, membuat pihak sekolah terbantu. Sekolah tidak lagi menanggung honor mereka.
”Sepanjang memenuhi persyaratan, GTT maupun PTT di SMA negeri honornya sudah ditanggung Pemprov Jateng,” katanya.(H48-20)
