BANJARNEGARA – Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono akan memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD Banjarnegara ke luar daerah. Kebijakan ini akan dimulai pada APBD Perubahan tahun 2020 hingga akhir masa jabatannya tahun 2022.
Pernyataan tersebut disampaikan bupati saat menerima tim Sensus Penduduk 2020 dari BPS Banjarnegara, yang dipimpin langsung oleh Kepala BPS Banjarnegara, Fachrudin Tri Ubayani.
Menurut Bupati, dana kunjungan ke luar daerah anggota DPRD tersebut akan dialihkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Menurutnya, setelah dihitung dana tersebut kurang lebih Rp 17,5 miliar per tahun. dan jika ada kenaikan selama 5 tahun bisa mencapai Rp 87,5 miliar hingga Rp 100 miliar.
“Itu jumlah yang banyak sekali. Jika dialihkan untuk pertumbuhan ekonomi, insyaallah pertumbuhan ekonomi akan lebih meningkat dengan dukungan dana yang cukup,” katanya.
Dikatakan, anggaran yang besar untuk kegiatan disayangkan jika hanya dihabiskan untuk kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah. Maka ia tak ragu untuk melakukan pemangkasan, dan mengalihkannya untuk pertumbuhan ekonomi di Banjarnegara.
“Karena saya selalu berpegang pada otonomi daerah, itu kewajiban saya untuk memakmurkan masyarakat Banjarnegara. Kebijakan saya harus prorakyat, bukan propejabat,” imbuhnya.
Pembangunan Ekonomi
Bupati menambahkan, APBD Banjarnegara bukan untuk kunjungan ke Denpasar, Medan, Kalimantan, Makassar, atau Cirebon.
“Mestinya kita bisa rumangsa, daerah kita masih miskin APBD-nya cuma Rp 2 tiriliun. Masih diambil Rp 17,5 miliar untuk kunjungan kerja, yang mestinya ini bisa untuk pembangunan ekonomi,” tandasnya.
Budhi juga memaparkan, dengan gelontoran anggaran untuk prioritas pembangunan infrastruktur dan ekonomi, sejak ia menjabat angka kemiskinan di Banjarnegara terus menurun.
Mengutip data BPS, penduduk miskin di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2019 mencapai 136.100 jiwa, mengalami penurunan tajam dari tahun 2018 yang sejumlah 141.720 jiwa, atau turun sebanyak 5.620 jiwa. Dengan persentase penduduk miskin tahun 2018 masih 15,46 persen, di tahun 2019 turun jadi 14,76 persen.
“Saya berharap, di tahun 2020 ini dengan penambahan alokasi dana untuk pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk miskin bisa berkurang lagi. Saya konsisten memprioritaskan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat. Itu saja, jadi anggaran yang selama ini banyak terbuang akan saya alihkan untuk memperkuat prioritas tersebut,” pungkasnya. (K36-60)
