PURWOKERTO – Pembahasan dan persetujuan Raperda APBD tahun anggaran 2023 minta di percepat, mengingat mepetnya waktu untuk pelaksanaan kegiatan anggaran.
Selain itu, tahun depan adalah nemasuki masa akhir jabatan bupati dan wakil bupati dan tidak sampai satu tahun anggaran.
Hal itu di sampaikan Wakil Ketua DPRD Banyumas Supangkat usai rapat paripurna DPRD Banyumas,Jumat (30/9/2022).
Baca Juga : Bawa Senjata Tajam Orang Tak Dikenal Berusaha Masuk Kantor Pemkab
Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian Raperda APBD Kabupaten Banyumas TA 2023. Penyampaian di lakukan Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono. Paripurna di pimpin Ketua DPRD dr Budhi Setiawan.
“Kalau pembahasannya bisa di percepat tanpa mengurangi kekritisan kita membahas bersama eksekutif, harapan realisasi tri wulan pertama bisa di mulai Maret 2023, meskipun tahun anggaran tetap di hitung sejak Januari,” kata wakil rakyat dari Partai Golkar ini.
Hal itu ia sebut, bukan tanpa alasan. Jika realisasi anggaran APBD 2023 molor, maka akan berimbas pada waktu pelaksanaan kegiatan di tahun depan yang semakin mepet.
Menumpuk
Dia menilai, selama ini kecenderungannya, APBD di laksanakan Mei atau Juni. Akibatnya banyak kegiatan anggaran menumpuk pada masa-masa akhir atau waktu pengerjaan terlalu mepet.
“Risikonya hasil pekerjaan terutama yang fisik kurang bagus atau potensi terjadinya silpa. Ini harus di antisipasi sejak sekarang,” ujarnya.
Di samping hal tersebut,kata dia, tahun 2023 juga tahun terakhir bupati dan wakil bupati menjabat.
Mau tidak mau program atau janji kampanye yang belum bisa terealisasi harus berkejaran dengan waktu.
“Masa akhir jabatan bupati dan wakil bupati selesai September tahun depan. Artinya waktu yang efektif tidak ada satu tahun,” tandas dia.
Supangkat menilai, saat masa pandemi banyak kegiatan tahun 2021 – 2022 yang tidak tercapai. Hal ini juga harus bisa di kerjakan lagi pada tahun anggaran 2023.
Terkait RAPBD 2023 yang di sampaikan bupati, lebih lanjut dia menilai, DPRD masih menyoroti soal pendapatan asli daerah (PAD).
Dalam pandangan fraksi-fraksi DPRD, katanya, PAD tahun 2023 harus naik.
“Tahun depan PAD bisa mencapai Rp 800 miliar,” katanya.
Baca Juga : Moderasi Beragama di Kalangan Penyuluh Agama Katolik Diperkuat
Dia menggambarkan, PAD tahun 2022 ini di targetkan Rp 754 miliar. Tahun depan harus bisa naik, karena kondisi pandemi sudah semakin melandai.
“Karena sudah mulai normal, maka target PAD tahun 2023 harus naik. Kenaikkan tersebut juga tidak terlalu besar. Ini masih dalam situasi merangkak, masih toleransi DPRD,” jelas dia.
Pada APBD 2022 ini di anggarkan Rp 3,54 triliun. Tahun depan di harapkan bisa menyentuh Rp 3,8 triliun.
“Untuk itu pariwisata harus mulai kolaborasi antar kabupaten tetangga harus mulai di lakukan,” katanya.(aw-7)
