BANJARNEGARA – Perwakilan guru inpassing (penyetaraan) yang mengajar di madrasah di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Banjarnegara mendatangi gedung DPRD Banjarnegara, Rabu (29/1). Mereka meminta agar wakil rakyat mendukung peningkatan statusnya diangkat menjadi aparat sipil negara (ASN).
Koordinator Guru Inpassing Cabang Banjarnegara, Toto Riyanto mengatakan, kedatangannya beraudiensi dengan Komisi 4 DPRD Banjarnegara merupakan bagian dari perjuangan untuk diangkat menjadi ASN. Selama ini, mereka sudah ikut membantu pemerintah dalam bidang pendidikan seperti halnya guru-guru yang sudah berstatus ASN.
“Bahkan, ada yang sudah mengabdi hingga 30 tahun tapi belum diangkat menjadi ASN,” katanya.
Diakui, kesejahteraan guru inpassing dalam beberapa tahun sudah mulai diperhatikan pemerintah dengan adanya tunjangan profesi guru (TGP). Namun, masih ada sekitar 700 guru yang belum tersentuh anggaran dari pemerintah.
“Kami minta dukungan dari Komisi 4. Karena masalah kesejahteraan ini perlu aturan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” ujarnya.
Dikatakan, untuk besaran tunjangan dari pemerintah berkisar Rp 2,5 juta hingga 3 juta per bulan. Sedangkan honor dari madrasah masih tergantung dari kemampuan madrasah atau yayasan pengelolanya.
Kasi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kemenag Banjarnegara, Slamet Wahyudi menjelaskan, jumlah madrasah di Banjarnegara sebanyak 519 unit, yang terdiri 201 madrasah ibtidaiyah, 40 madrasah tsanawiyah dan 17 madrasah aliyah. Dari jumlah tersebut, hanya 10 madrasah yang berstatus negeri dan selebihnya dikelola yayasan atau ormas. Total guru 2.400 orang, dan hanya 700 guru yang berstatus ASN.
“Dari pantauan kami, honor dari yayasan atau madrasah memang belum layak,” katanya.
Ketua Komisi 4 DPRD Banjarnegara Istianatun Minalloh mengapresiasi guru inpassing yang sudah mengabdikan diri untuk menjadi pendidik di madrasah. Pihaknya berkomitmen untuk mendampingi semaksimal mungkin perjuangan guru inpassing untuk diangkat menjadi ASN. (K36-)
Diskusi tentang artikel