SEMARANG – Kabar baik bagi pemerintahan desa (pemdes) di wilayah Provinsi Jateng. Tahun 2022 ini Pemprov bakal menggelontorkan bantuan keuangan (bankeu) ke pemdes bidang Sarpras Perdesaan.
Bantuan sebesar Rp 1.662.977.500.000 ini untuk pembangunan sarpras di 12.425 titik.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jateng, Didi Haryadi mengatakan, pihaknya menjadi satu dari tiga OPD yang menangani pemberian bankeu pemdes.
Dua OPD lain adalah Disperakim menangani bantuan RTLH dan Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata yang menangani pengembangan desa wisata.
Menurut Didi, Dinas Permadesdukcapil menangani bankeu sarpras. Seperti pembangunan atau penyediaan sarana prasarana drainase, pengaspalan, betonisasi, perbaikan kantor desa, talud, embung, energi yang terbarukan, kantor BUMDes, Kios Pasar Desa, penyediaan air bersih, pengadaan kesenian, perpustakaan desa, taman bacaan desa, dan sebagainya.
”Di tahun 2022 (bankeu sarpras) menjadi 12.425 titik atau dengan total Rp 1,6 triliun. Kepedulian serta perhatian terhadap pembangunan sarpras perdesaan, pemulihan ekonomi desa, penanganan kemiskinan di desa, luar biasa yang terjadi di Jawa Tengah,” kata Didi di ruang kerjanya, Senin (24/1/2022) seperti dilansir dari jatengprov.go.id.
Dia menjelaskan, bankeu sarpras ini diberikan pada 29 kabupaten se-Jawa Tengah. Jumlah bantuan terbesar di antaranya di Kabupaten Pati pada 824 lokasi dengan nilai anggaran Rp 135.155.000.000 dan Kabupaten Grobogan sebanyak 636 lokasi dengan nilai bantuan Rp 111.750.000.000.
Selain sarpras, pihaknya juga ikut memberi bankeu untuk pengembangan kawasan perdesaan (PKP) kepada 53 desa dengan total Rp 2,650 miliar untuk penyertaan modal bagi BUM Desa Bersama.
Tidak hanya itu, pemprov juga memerhatikan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dengan jumlah lokasi 7.809 titik, dengan alokasi total anggaran Rp39 miliar, di mana tiap desa mendapat Rp5 juta untuk operasional KPMD.
Peningkatan
Bantuan yang diberikan itu mengalami peningkatan setiap tahun. Ia mencontohkan, pada 2020 pemprov memberikan bantuan sarpras desa di 5.326 titik sasaran pembangunan, dengan jumlah anggaran Rp933 miliar.
Baca Juga : Binda Jateng – Pemkab Purbalingga Vaksinasi Booster
Pada 2021, bantuan keuangan sarpras meningkat signifikan, yaitu 6.953 titik lokasi dengan anggaran mencapai Rp 1,069 triliun.
”Ini kepedulian dan kehadiran (pemerintah) Provinsi Jawa Tengah dalam ikut serta berperan membangun desa-desa di Jawa Tengah,” ucap Didi.
OPD lain, yakni Disperakim memberikan bantuan RTLH untuk 11.417 lokasi dengan nilai bantuan yang dialokasikan Rp 137.004.000.000. Bantuan yang ditangani Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata berupa pengembangan desa wisata Rp 18.500.000.000.
Adapun tujuan pemberian bantuan keuangan untuk pemerintahan desa, terang Didi, untuk penanganan kemiskinan yang ada di desa. Jadi tidak hanya pemberian bantuan ke warganya, tapi juga percepatan pembangunan infrastruktur yang ada di desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
”Karena untuk penanganan kemiskinan ini tidak hanya dari segi warganya atau masyarakatnya, tapi bagaimana mendukung agar kegiatan di desa lancar. Dari segi transportasi, dari segi pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, dari segi sarana dan prasarana yang ada, sehingga pemerintah provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan ke pemerintah desa,” pungkasnya.(*-7)
Sumber : jatengprov.go.id
