PURBALINGGA- Sejumlah kader yang juga Pengurus Kecamatan (PK) menyegel kantor DPD Partai Golkar Purbalingga, Selasa (29/9). Mereka meminta agar DPD segera mengelar musyawarah daerah (Musda) untuk pergantian ketua partai itu.
Koordinator aksi, Agus Sulastomo mengatakan, penyegelan murni dari PK maupun organsasi sayap Golkar agar Musda ke-10 tahun 2020 segera digelar. Pasalnya, sesuai instruksi Ketua DPP Golkar, Musda paling lambat dilaksanakan pada 31 Agustus. Namun sampai saat ini Musda belum juga dilaksanakan.
“Sudah ada instruksi dari DPP, sudah ada surat Ketua DPD 1 Provinsi Jawa Tengah, dan sudah dikeluarkan petunjuk pelaksanaan. Tapi belum juga dilaksanakan,” kata Pengurus Kecamatan Kejobong ini.
(Baca Juga : Musda Golkar Banyumas Paling Lambat 31 Agustus)
Pihaknya mengaku sudah berusaha membangun komunikasi dengan bersurat baik ke tingkat provinsi maupun ke pengurus kabupaten. Bahkan surat ke tingkat kabupaten dilayangkan hingga empat kali, namun responnya dinilai lambat.
“Karena itu, kami sebagi kader Golkar dengan ini melakukan penyegelan kantor DPD Partai Golkar Purbalingga. Kami menilai pengurus sudah tidak bisa menjalankan organisasi sesuai kaidah-kaidah organisasi,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta agar pengurus dari DPD Partai Golkar Jawa Tengah untuk mengambil langkah-langkah strategis dan teknis seperti yang dituangkannya dalam tuntutan mereka.
Regulasi
Agus menambahkan, ada 13 pengurus kecamatan yang sepakat menggelar Musda. Mereka ingin regulasi partai dijalankan. Siapa pun yang akan terpilih nanti, diserahkan pada mekanisme Musda. Artinya tidak ada keinginan atau ambisi per orangan untuk jadi ketua DPD.
Namun demikian, dia menegaskan, aksi tersebut merupakan masalah internal partai. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pilkada. Terlebih lagi saat ini Ketua DPD Golkar Kabupaten Purbalingga, Sudono saat ini tengah maju sebagai cawabup.
“Kami tegaskan, terkait Pilkada, kami selaku kader berkomitmen untuk memenangkan calon yang diusung partai. Kami akan kawal sampai beliau jadi Wabup Purbalingga,” tegasnya.
(Baca Juga : Tiwi-Dono Kantongi Rekomendasi Golkar dan PDIP)
Terpisah Wakil Ketua 2 Bidang Organisasi DPD Golkar Kabupaten Purbalingga, Supriyanto mengatakan, terkait pelaksanaan musda, akan dilakukan setelah Pilkada. Hal itu seusai instruksi DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah. Tidak hanya di Purbalingga saja, namun juga di kabupaten kota lain yang menggelar Pilkada.
“Apa lagi, khusus untuk Purbalingga, masa kerja Sudono (Ketua DPD Golkar Purbalingga) masih setahun hingga Mei 2021,” katanya.
Terkait adanya kelompok yang mendesak agar Musda dilaksanakan sebelum Pilkada, pihaknya hanya mengikuti kebijakan DPD provinsi. Karena itu, permasalahan itu ia serahkan ke tingkat yang lebih atas. Namun ia belum tahu hasilnya seperti apa. (H82-4)
