BANJARNEGARA – Tim penyidik KPK mendatangi Rumah Dinas Bupati dan Kantor Bupati Banjarnegara, Selasa (10/8/2021) sekitar pukul 10.30.
Sekitar tiga jam kemudian, rombongan keluar dari kedua tempat tersebut dan menuju ke rumah seorang pengusaha konstruksi di Desa Blambangan, Kecamatan Bawang.
Kedatangan petugas KPK ini merupakan lanjutan dari penyidikan dugaan kasus tindak pidana korupsi dan gratifikasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Banjarnegara, tahun 2017-2018.
Sehari sebelumnya, penyidik menggeledah kantor DPUPR Banjarnegara dan kantor PT Bumi Redjo (BRD).
(Baca Juga: KPK Monitoring Pencegahan Kebocoran Pajak di Banjarnegara)
Pantaun JPS
Saat tim penyidik tiba di rumah dinas bupati, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sedang memantau kegiatan penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Desa Karangkemiri Kecamatan Wanadadi.
Setengah jam berselang, rombongan mobil Bupati tiba depan gerbang rumah dinas yang sudah mendapat penjagaan anggota polisi bersenjata lengkap. Namun, hanya mobil bupati saja yang diperbolehkan masuk.
Sekitar pukul 13.30, tim penyidik keluar dari kedua tempat tersebut. Tampak dari pantauan, penyidik membawa dua kopor dari kompleks Kantor Bupati dan memasukkan ke dalam mobil.
(Baca Juga: KPK Dorong Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah)
Iring-iringan Mobil
Empat mobil kemudian keluar dan meluncur ke rumah dinas bupati. Tak berselang lama, iring-iringan mobil penyidik keluar dari rumah dinas bupati.
Petugas KPK selanjutnya meluncur ke rumah KA, orang dekat Bupati yang juga pengusaha konstruksi di Desa Blambangan Kecamatan Bawang.
Sekitar 1,5 jam kemudian, tim KPK meninggalkan rumah dan menuju gudang milik KA yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah KA. Sekitar pukul 16.00, KPK meninggalkan gudang tersebut.
Bawa Dokumen
Ketua RT 03 RW 07 Desa Blambangan Waluyo mengatakan, dirinya diminta KPK untuk menyaksikan penggeledahan rumah KA. Di sana, dia melihat petugas KPK membawa sejumlah dokumen, di antaranya berupa sertifikat tanah.
(Baca Juga: KPK Ingatkan Penyelenggara Negara dan ASN Tolak Gratifikasi Lebaran)
”Banyak yang saya baca semuanya itu unsurnya tanah, kalau mobil dan sebagainya tidak tahu. Sertifikatnya ada sekitar 10,” jelasnya.(cs-)
