Dia menjelaskan, surat keterangan bebas pidana biasanya untuk syarat seleksi CPNS, pemilihan kepala desa dan perangkat desa, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislatif. Termasuk surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilih dan dipilih untuk jabatan-jabatan di pemerintahan dan politik.
Pihaknya menjamin, operator di desa dan perangkat desa yang diberi tanggung jawab tidak menyalahgunakan kewenangan ini. Mereka diikat dengan surat pernyataan di atas materai.
“Kalau ada penyalahgunaan kami bisa deteksi dengan user name tertentu. Pernyataan ini juga dibuat dihadapan bupati dan camat setempat,” tandasnya. (aw-2)
