PURBALINGGA – Banyaknya bantuan pemerintah yang tidak tepat sasaran menjadi salah satu indikator bahwa masyarakat Indonesia masih belum seluruhnya menikmati keadilan sosial sebagai penerapan sila kelima Pancasila.
Hal itu dikemukakan anggota MPR RI/DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Taufiq R Abdullah, saat sosialisasi Empat Pilar di Desa Penican, Kecamatan Kemangkon, Purbalingga, Minggu (15/12).
“Tadi saat dialog dengan masyarakat. Mereka mengungkapkan banyaknya warga miskin yang tidak menerima bantuan PKH (program keluarga harapan), Rastra (beras untuk rakyat) dan sejenisnya. Banyak pula yang tidak tepat sasaran. Bicara keadilan sosial, subsidi pemerintah belum tepat sasaran,”katanya.
Karena itu, lanjut wakil rakyat dari Dapil IV Jateng ini, diperlukan peran para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk mengingatkan kepada orang lain.
Misalnya, pesanpesan itu disampaikan di forum masyarakat, pengajian dan khutbah Jumat. “Sehingga, bagi orang yang mampu, akan muncul rasa malu kalau menerima jatah PKH dan sejenisnya,” ujarnya.
Dia juga mendorong agar pemerintah terus memperbaiki data mulai dari pola pendataan. Dia mencontohkan, saat pendataan atau perbaruan data, petugas bukan orang lokal, tidak libatkan tokoh lokal, tidak libatkan struktur pemerintahan paling rendah, data jarang diperbarui dan tidak cek silang.
Ke depan, jika Pancasila akan diterapkan dan bukan hanya hafalan, maka akan berdampak sangat baik bagi perikehidupan. Orang mampu harus memiliki rasa malu agar tidak menerima program bantuan sosial.(H82-60)
