PURWOKERTO – Musyawarah daerah (musda) Partai Golkar Kabupaten Banyumas kembali batal digelar akhir bulan Januari ini. Ini terjadi karena antarkandidat atau bakal calon Ketua DPD Golkar belum ada musyawarah untuk memutuskan calon ketua tunggal yang disepakati untuk diusulkan pada forum musda.
Sebelumnya, DPD Golkar Jateng memberikan waktu satu bulan hingga akhir Januari untuk menggelar Musda Golkar Banyumas. Tenggang waktu tersebut diberikan supaya tiga kandidat berkompromi terkait calon ketua tunggal yang akan diusulkan.
Sebelumnya musda mestinya digelar tanggal 27 Desember 2020 di Hotel Aston Imperium Purwokerto. Kegiatan belum sampai dibuka, ketua Golkar Banyumas mengumumkan, musda ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut dari DPD I. Utusan dari DPD Jateng, sedianya datang mendadak membatalkan dengan alasan belum mendapat surat penunjukan dari pengurus provinsi.
Ketua DPD Golkar Banyumas Supangkat, juga salah satu bakal calon ketua periode 2020-2024 mengatakan, penundaan ini karena kebijakan pemberitahuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Banyumas diperpanjang tahap dua hingga 8 Februari. Selain itu, sejauh ini, juga belum ada pemberitahuan lebih lanjut dari DPD I.
(Baca Juga: DPD 1 Tak Datang, Musda X Partai Golkar Banyumas Batal)
“Kalau antar kandidat ketemu sudah biasa. Namun karena dua hal itu, PPKM diperpanjang dan menunggu pemberitahuan DPD I. Jadi kita belum bisa memutuskan kapan musda bakal digelar. Sebelumnya diundur satu bulan (Januari), kan belum tahu kalau PPKM diperpanjang lagi,” kata wakil ketua DPRD Banyumas ini, Minggu (31/1/2021).
Sekretaris DPD Golkar Banyumas, Arief Dwi Kusuma, juga salah satu kandidat calon ketua mengatakan, ketua Golkar Banyumas selaku penanggung jawab musda sudah bertemu dengan ketua DPD I. Perintah dari ketua DPD I, supaya DPD II Banyumas berkoordinasi dengan pengurus DPD I Korwil Banyumas.
“Musda mau digelar lagi kapan, menunggu koordinasi ketua DPD II dengan Korwil Banyumas,” kata anggota DPRD Banyumas ini, terpisah.
Enggan Berkomentar
Sedangkan kandidat lainnya, Dodet Suryandaru, juga anggota DPRD Banyumas belum bersedia memberikan keterangan lebih lanjut terkait musda yang belum dilaksanakan kembali. Ia juga enggan berkomentar menanggapi permintaan DPD I, supaya antarkandidat bisa bermusyawarah mufakat, memutuskan satu nama menjadi calon ketua lima tahun mendatang.
Humas panitia musda, sekaligus wakil ketua DPD Golkar Banyumas, Edy Sarwono mengakui, hingga saat ini antarkandidat memang belum bertemu khusus membahas rekonsiliasi atau membuat kompromi kesepakatan menentukan satu nama calon ketua.
“DPD I, termasuk utusannya juga belum pernah ke sini (Banyumas), memediasi pertemuan antarkandidat. Termasuk DPD II juga belum pernah kumpul sejak pembatalan itu,” ujarnya.
Sesuai fatsun politik Partai Golkar saat ini, katanya, pemilihan ketua diminta bisa dilakukan secara musyawarah mufakat. Sehingga di forum musda tinggal mengikuti mekanisme yang ada.
“Senin (1/2/2021), rencananya pengurus harian barian rapat. Undangannya membahas program awal tahun 20231. Mungkin termasuk membahas soal musda yang tertunda ini,” katanya. (aw-3)
