PURWOKERTO – Organda Kabupaten Banyumas menyatakan belum memberikan persetujuan atas tawaran pihak calon operator Bus Rapid Transit (BRT) Trans-Banyumas koridor barat yang bakal dioperasionalkan oleh pemkab bersama pihak ketiga.
“Tawaran dari operator yang digandeng pemkab, baru akan kita rapatkan Rabu pekan depan bersama temen-temen anggota Organda yang ada di trayek sana (wilayah barat), Purwokerto-Ajibarang-Wangon-Gumelear dan Pekuncen,” kata Ketua Organda Kabupaten Banyumas, Sugianto, Jumat (15/11).
Dia mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali diundang pihak pemkab, di antaranya dipertemukan dengan calon operator dari Jakarta yang sudah memiliki aplikasi. Namun dalam pertemuan tersebut, kata dia, belum ada kata sepakat. Mulai untuk pengelolaan bersama (konsorsium), pembagian keuntungan maupun hal-hal teknis lain.
Saat pertemuan, kata dia, pihaknya sudah menawarkan model pengelolaan komsorsium. Namun dari pihak calon operator tersebut minta pemegang operator utamanya dari mereka.
“Sedangkan kita, kepinginnya yang menjadi operator utamanya ya dari temen-temen pengusaha angkutan umum yang sudah lama di jalur trayek tersebut. Ini yang belum ketemu,” ujarnya.
Dia mengakui, jika dikelola komsorsium tersendiri atau baru, ternyata di Banyumas belum memiliki aplikasi sendiri yang menjadi syarat untuk SOP BRT ini. Organda, lanjut dia, tetap mendorong untuk bisa bergabung.
Pasalnya kalau model persaingan bebas dilepas, maka angkutan umum trayek nonBRT ini, pasti akan kalah saing. Hal ini, katanya, menjadi dilema bagi pengusaha dan kru angkutan umum di taryek tersebut. Pasalnya, jika tidak bergabung, maka akan mati.
“Dari sisi tarif saja sudah jauh beda. Kalau tarif BRT ini, informasinya tarif yang sudah disepakati maksimal dibawah Rp 6.000. Kalau angkutan umum, misalnya Purwokerto-Ajibarang atau Purwokerto sampai Wangon, umumnya Rp 9.000 sampai Rp 12.000,” katanya.
Menurutnya, di jalur tersebut sebenarnya sudah tidak potensial, karena banyak armadanya, dan penumpangnya sepi. Khusus yang trayek lokal ini, katanya, ada sekitar 200 armada angkutan umum, yakni jalur Purwokerto-Ajibarang, Purwokerto-Ajibarang-Wangon, Purwokerto-Ajibarang-Gumelar maupun Purwokerto-Ajibarang-Pekuncen. Jumlah armada tersebut tergabung dalam 5 koperasi dan 3 PT.
“Ini yang khusus trayek dengan SK Bupati saja. Kalau dengan yang hanya lintasan bisa sampai 400 armada. Informasinya pemkab mau mengoperasionalkan BRT ini, tidak menambah unit armada dan trayek baru, tapi mengidupkan trayek yang sudah mati (tak diperpanjang atau mati). Kalau yang trayeknya sudahmati ada sekitar 50-an armada,” jelasnya.
Studi Komperatif
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Pemkab Banyumas, Taryono mengatakan, untuk
mendukung kesiapan operasional BRT trans-Banyumas koridor barat ini akan dilakukan studi
komperatif dulu ke Bekasi, lokasi calon operator yang sudah memiliki aplikasi.
“BRT hibah ini seperti disampaikan pak Wabup, akan dikelola salah satu BUMD, yakni PT BIJ
bekerja sama dengan operator, Organda dan pengusaha existing (wilayah barat). Tapi ini belum sampai ke perjanjian kerja samanya,” katanya terpisah.
Karena belum ada keputusan atau SK bupati, jelas dia, saat ini juga belum ada penetapan trayek. Yang ada saat ini, katanya, baru pembicaraan-pembicaraan teknis, seperti hasil survei tentang perhitungan-perhitungannya. Namun ini sifatnya masih menjadi kajian ilmiah, belum menjadi keputusan.
“Untuk model pengelolaannya juga masih digali, sambil menunggu adanya payung hukum karena ini barang hibah. Ini harus ada kajian yang komprehensif, mulai kajian ilmiah, teknis dan hukum. Ini ranahnya antara eksekutf dan legislatif,” katanya. (G22-20)
