Pancasila Sudah Final Sebagai Dasar Negara

BANYUMAS – Pancasila sudah final sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai landasan filosofis dan pandangan hidup bangsa sejak disahkan dalam Pembukaan UUD 1945.

“Ini tidak perlu diperdebatkan lagi, Pancasila mampu mencakup nilai-nilai universal seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, yang relevan dengan keberagaman Indonesia. Oleh karena itu, berbagai pihak melihat Pancasila sebagai solusi atas tantangan kebangsaan yang terus berkembang,” demikian disampaikan Bob Yudono Haris AF sebagai narasumber dalam Forum Group Discusion (FGD) bertema ‘Pancasila Sebagai Bintang Panuntun’ yang diinisiasi oleh anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB) di Aula kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan, Sabtu (21/12/2024).

Bob menambahkan, Pancasila memiliki relevansi yang sangat kuat dengan demokrasi, terutama dalam konteks Indonesia yang pluralistik. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menyediakan landasan moral, filosofis, dan etis untuk praktik demokrasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia.

“Meskipun Pancasila relevan dengan demokrasi, tantangannya adalah memastikan nilai-nilai tersebut diterapkan secara konsisten. Masih ada praktik politik yang tidak mencerminkan nilai musyawarah, keadilan, atau kemanusiaan. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia harus terus dikembangkan agar tetap sejalan dengan Pancasila,” kata Bob yang juga merupakan anggota Persatuan Alumni GMNI Banyumas ini.

Acara yang dimoderatori oleh Angga Saputra tersebut, selain menghadirkan narasumber Bob Yudono Haris dari PA GMNI juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Drs H Joko Wiyono MSi.

Dalam kesempatan itu Joko Wiyono menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memang dirancang untuk menjadi solusi atas persoalan bangsa Indonesia, termasuk dalam mengelola keberagaman dan menjaga keadilan sosial.

Dengan nilai-nilai universal yang terkandung dalam setiap silanya, Pancasila menjadi panduan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan penerapan keadilan sosial, hak-hak kelompok minoritas juga akan dilindungi, sehingga tidak ada dominasi atau diskriminasi yang merugikan.

“Muara persoalan bangsa akan selesai dari Pancasila.Indonesia dengan segala dinamikanya akan selesai dengan Pancasila. Dengan Pancasila tidak boleh lagi ada tirani minoritas. Tirani minoritas terjadi ketika sekelompok kecil masyarakat memaksakan kehendak mereka atas mayoritas. Sebaliknya, tirani mayoritas adalah ketika kelompok besar mendominasi dan mengabaikan hak kelompok kecil,” tegas Joko Wiyono.

Dia menambahkan, Pancasila menyeimbangkan ini dengan menekankan musyawarah untuk mufakat (Sila Keempat) sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang inklusif.

“Semua pihak, baik mayoritas maupun minoritas, memiliki kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat dan kepentingannya,” tandasnya.

Sementara itu, Bambang Hariyanto Baharudin (BHB) menyampaikan terkait Demokrasi di Indonesia yang belum sepenuhnya dijalankan dengan landasan nilai-nilai Pancasila ketika dalam praktiknya, ada berbagai tantangan yang membuat implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan semangat Pancasila.

“Demokrasi Indonesia masih didominasi oleh kekuatan oligarki, sehingga keputusan politik sering kali tidak mencerminkan kehendak rakyat. Budaya politik uang melemahkan nilai musyawarah dan hikmat kebijaksanaan dalam demokrasi. Hal ini mencerminkan belum terimplementasikannya Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pancasila,” tegas BHB yang juga merupakan Ketua Komisi C DPRD Provinsi Jateng tersebut.