BANJARNEGARA – Masyarakat menuntut pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) bisa dilayani dengan cepat dan berkualitas. Berbagai keluhan masyarakat mengindikasikan masih perlu adanya peningkatan kualitas layanan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarnegara Imam Kusharto mengatakan, pihaknya selalu dituntut untuk melakukan inovasi untuk mempercepat pelayanan adminduk, seperti KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian dan surat keterangan pindah domisili.
Dikatakan, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi serta kerja sama dengan petugas yang ada di desa untuk mempercepat layanan adminduk. Pihaknya juga secara berkala melakukan layanan jemput bola dan digitalisasi pembuatan dokumen kependudukan untuk mempermudah akses masyarakat.
“Berbagai upaya sudah kami lakukan, namun beberapa permasalahan masih terjadi yang menyebabkan waktu penerbitan dokumen kependudukan terhambat dan menjadi lama,” katanya saat Forum Konsultasi Publik, Selasa (19/11).
Imam menyebut, pencetakan KTP elektronik menjadi hal yang sering dikeluhkan masyarakat. Pembuatan KTP elektronik satu jam atau sehari jadi dalam praktiknya masih terkendala jaringan dan server dari pusat error.
“Jaringan sering sekali error, bahkan bisa satu minggu,” terangnya.
Masalah lain yang dihadapi, lanjut Imam, yakni ketersediaan blangko KTP elektronik yang sangat terbatas. Banjarnegara mendapatkan alokasi blanko KTP elektronik sebanyak 500 keping per bulan. Padahal antrean untuk pencetakan KTP elektronik jumlahnya mencapai ribuan.
“Ini merupakan masalah nasional. Pemerintah daerah tidak berwenang dalam pengadaan blangko KTP elektronik,” tandasnya.
Optimal
Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam arahannya menyatakan, pemerintah selalu berupaya memenuhi tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan publik. Dindukcapil sudah berupaya memberi pelayanan optimal untuk masyarakat, meskipun masih ada kendala yang disebabkan beberapa faktor.
“Melalui forum ini diharapkan ada ide dan gagasan dari pihak terkait untuk peningkatan kualitas layanan adminduk,” paparnya.
Wakil Bupati Banjarnegara Syamsudin pada kesempatan yang sama menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan adminduk di tingkat desa perlu pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Pelayanan cepat dan berkualitas menjadi tuntutan dan kepuasan masyarakat menjadi tolak ukur.
“Pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” pungkasnya. (K36-60)
