PURWOKERTO – Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) Regional Banyumas mendorong pemerintah desa, bisa mengalokasikan anggaran dana desa untuk mendukung bidang kesehatan masyarakat.
Pasalnya, untuk mewujudkan pembangunan bidang kesehatan, bukan hanya tugas tenaga kesehatan masyarakat, melainkan perlu peran serta masyarakat dan juga pemerintah desa.
Ketua Persakmi Regional Banyumas, Heri Budi Cahyono, mengungkapkan, Persakmi merupakan rumah bagi sarjana kesehatan masyarakat (SKM).
“Segala permasalahan di bidang kesehatan masyarakat bisa dicarikan solusi melalui wadah ini. Namun, untuk mewujudkan pembangunan kesehatan, bukan
hanya tugas tenaga kesehatan masyarakat, tetapi butuh peran serta masyarakat, juga pemerintah,” ungkapnya.
Hal itu diungkapkan Heri di sela-sela kegiatan Talkshow “Peran Tenaga Kesehatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Sehat” di Ruang Tulip Lantai 7 Dominic Hotel Purwokerto, Sabtu (14/12).
Solusi Praktis
Talkshow yang diikuti sekitar 73 peserta tersebut diharapkan bisa menemukan solusi praktis dalam rangka mewujudkan desa sehat sebagai implementasi kebijakan pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) unggul Indonesia maju.
Lebih lanjut dia menyebutkan, dari 76 peserta tersebut, masing-masing terdiri dari 34 tenaga kesehatan, 32 mahasiswa kesehatan, delapan dari forum kesehatan desa (FKD) dan dua perangkat desa.
Talkshow mengundang tiga narasumber, yakni Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Unsoed, Dr Arih Diyaning Intiasari, Ketua Umum Persakmi Jawa Tengah, Sadono
Wiwoho dan FKD Grantung juga Praktisi Pemberdayaan Masyarakat, Iwan Supriyanto.
Dikatakannya, talkshow tersebut dilaksanakan pertama kali oleh Persakmi Regional Banyumas. Pihaknya bersyukur saat ini pemerintah desa telah membentuk wadah berupa FKD. Namun demikian FKD tersebut tidak dapat berperan sendiri.
“Untuk melakukan peran aktif dan maksimal harus didukung pemerintah desa melalui dana desa. Apalagi saat ini besaran dana desa di masing-masing desa sudah sangat banyak jumlahnya,” beber dia.
Untuk mewujudkan itu, memang diperlukan peran tenaga kesehatan untuk menggerakkan masyarakat desa dalam mewujudkan desa sehat, sehingga dengan sinergi dari tenaga kesehatan dan peran serta masyarakat desa, pembangunan kesehatan desa akan terwujud.
“Pertama desa sehat, kalau semua desa sehat, maka akan terwujud kabupaten sehat. Jika semua kabupaten sehat, akan menjadikan Indonesia sehat,” jelas dia.
Pihaknya berharap, dengan menggunakan dana desa secara maksimal di bidang kesehatan, pihaknya optimis bisa mewujudkan desa sehat mandiri. Prioritas penggunaan dana desa di bidang kesehatan yang diatur oleh Peraturan Menteri Desa, makin tahun makin banyak pilihan yang bisa dilakukan. Tahun 2019, ada 16 prioritas kegiatan di bidang kesehatan masyarakat yang bisa didanai menggunakan dana desa.
Dia menyebutkan, sesuai Permendesa Nomor 11 tahun 2019, tahun 2020 pihaknya melihat ada 31 jenis kegiatan yang bisa dilakukan. Pihaknya sangat berharap peranan pemerintah desa untuk mendukung bidang kesehatan masyarakat dapat terus ditingkatkan, sehingga kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan maksimal.
“Saat ini memang banyak desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang lainnya,” ujarnya. (mar37)
