BANJARNEGARA – Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara harus disengkuyung bersama. Kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk percepatan dalam penanganan kemiskinan.
“Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak diperlukan agar program penanggulangan kemiskinan berjalan sesuai harapan,” kata Bupati Budhi Sarwono saat membuka Evaluasi dan Kolaborasi Program Penanggulangan Kemiskinan, baru-baru ini.
Bupati meminta seluruh perangkat daerah agar memprioritaskan penanggulangan kemiskinan dalam setiap program kegiatan. Di samping itu, camat, lurah dan kepala desa diharapkan terus melakukan pendampingan dan pembinaan pada masyarakat miskin agar mereka terentaskan dari kemiskinan.
Bupati juga mengharapkan agar keluarga yang sudah mampu untuk malu jika masih terdaftar sebagai warga miskin. Sehingga, data jumlah warga miskin lebih valid dan bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga miskin tidak salah sasaran.
“Yang sudah tidak miskin harus sadar, malu mengakui miskin. Misalnya dengan tidak menggunakan elpijii bersubsidi 3 kilogram, karena itu hanya untuk warga miskin,” tegasnya.
Wabup Banjarnegara sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Syamsudin meyampaikan, komitmen dan tanggung jawab bersama semua pihak dalam program penanggulangan kemiskinan merupakan hal penting. Ego sektoral harus dihilangkan untuk melakukan sinergitas kebijakan dan program yang mendukung pengentasan kemiskinan di Banjarnegara.
“Sinergitas jangan hanya diucapkan tapi juga perlu dilakukan dengan aksi nyata agar kehadiran kita benar-benar bermanfaat dan bernilai,” ujarnya.
Pendampingan
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA), Aziz Achmad mengatakan, program penanggulangan kemiskinan perlu pendampingan. Tujuannya untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran, serta mendorong kemandirian sehingga ada kondisi paten yang terus membaik setelah menerima program.
“Secara nasional, program yang melibatkan banyak pendamping sangat berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan,” terangnya.
Penurunan yang cukup signifikan juga dialami di Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 2018 angka kemiskinan turun 1,75% dari semula 17,21% menjadi 15,46 persen. Pendampingan di Banjarnegara dilakukan oleh potensi sosial dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). (K36-37)