JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memacu pertumbuhan ekonomi dengan tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN untuk membeli barang impor.
“Ini uang rakyat, APBN, APBD, di BUMN, ini uang rakyat. Jangan kita belikan barang-barang impor. Keliru besar sekali kita kalau melakukan itu,” kata Presiden saat memberikan pengarahan pada acara Evaluasi Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI), di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (24/05/2022) seperti di lansir dari setkab.go.id.
Presiden menyatakan kegembiraannya atas komitmen pembelian produk lokal yang mencapai Rp 802 triliun untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta Rp 296 triliun untuk BUMN.
Baca Juga : onjakan-harga-pangan-diantisipasi
Namun, Presiden menekankan jajarannya untuk dapat segera merealisasikan komitmen pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri tersebut.
“Yang kita perlukan adalah realisasi, bagaimana merealisasikan, karena realisasi masih di bawah 10 persen, masih Rp110,2 triliun,” ujarnya.
Kepala Negara menegaskan, dirinya akan memantau perkembangan realisasi dari komitmen yang telah di peroleh untuk pembelian dan pemanfaatan produk lokal ini, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa di pacu.
“Sekarang kita ikuti bisa harian bisa, komitmennya berapa, mana yang sudah realisasi, commit-nya berapa, mana yang sudah realisasi. Inilah yang namanya aplikasi, platform yang ingin kita bangun agar sekali lagi, jangan sampai uang rakyat itu di belikan produk-produk impor. Salah besar kita dalam kondisi sekarang ini mencari income untuk negara sangat sulit, mencari devisa negara sangat sulit,” terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
Baca Juga : banjir-rob-sejumlah-kabupaten-diminta-siapkan-posko
Kemudian Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.(*-7)
Sumber : setkab.go.id
Diskusi tentang artikel