PURWOKERTO – Meski kabar Ujian Nasional (UN) bakal diganti dengan assessment (penilaian) minimum dan survei karakter sudah ramai diperbincangkan, namun sampai sejauh ini petunjuk pelaksanaannya belum turun. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas saat ini masih menunggu regulasi yang mengaturnya.
”Memang infonya UN akan diganti dengan assessment kompetensi minimum. Meski demikian, kami belum mendapatkan informasi detail pelaksanaannya seperti apa. Kami masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat,” kata Kasi Kurikulum Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Riyadi Setyarsono, kemarin.
Kendati demikian, pihaknya siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Lagi pula, lanjut dia, pemerintah telah melakukan pertimbangan secara matang sebelum memutuskan kebijakan tersebut.
”Apapun kebijakan pemerintah, pasti sudah mengakomodasi semua kepentingan, termasuk rencana yang akan mengganti UN dengan assessment minimum dan survei karakter ini,” jelas dia.
Sementara dalam sebuah kesempatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, Irawati mengatakan, assessment minimum dan survei karakter terhadap peserta didik sebagai pengganti UN ini akan dilakukan pihak sekolah.
”Dengan adanya kebijakan tersebut, harapannya para guru dan pihak sekolah bisa lebih merdeka dalam melakukan penilaian terhadap kemampuan peserta didik yang sebenarnya,” terang dia.
Dengan ditiadakannya ujian nasional, lanjut dia, ke depan anggaran yang selama ini digunakan untuk pelaksanaan ujian nasional bisa dialokasikan untuk meningkatkan kualitas para guru.
Lebih jauh dia mengatakan, selama ini keberadaan ujian nasional dinilai menjadi beban bagi para siswa, guru, dan orang tua siswa. Oleh karena itu, dengan dihapuskannya ujian nasional, diharapkan proses pembelajaran di sekolah menjadi lebih baik. (H48-20)
