PURWOKERTO – Sekretaris DPRD Banyumas terpilih hasil lelang jabatan atau seleksi terbuka, batal ikut dilantik oleh Bupati Achmad Husein, Jumat (27/12), di Pendapa Si Panji Purwokerto.
Bupati hanya melantik Joko Wiyono, sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM (Dinakerkop UKM) dan Amrin Ma’ruf sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP). Joko Wiyono semula menjabat sebagai Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Sedangkan Amrin sebagai Kepala Bagian Umum Setda.
Sedangkan satu nama lagi untuk jabatan sekwan terpilih yang namanya sudah santer disebut, yakni Nungky Hari Rachmat, semula Camat Sumbang belum bisa diikutsertakan diambil sumpah jabatan.
Bupati mengatakan, untuk sekwan terpilih belum bisa dilakukan pelantikan karena saat ini unsur pimpinan DPRD masih melakukan kegiatan dinas luar daerah di Semarang. Sehingga atas permintaan pimpinan DPRD saat dihubungi, pelantikan akan dilakukan tersendiri, Senin depan.
“Karena ini (sekwan-red) kan akan digunakan oleh pimpinan Dewan dan anggotanya. Kalau melantik Sekwan tidak ada pimpinan Dewan kok sepertinya saru,” katanya.
Kepada Amrin, Bupati berpesan DPMPPTSP beserta Mal Pelayanan Publik (MPP) yang sudah tertata dengan baik harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Yakni pelayanan masyarakat, terutama investor dalam hal perizinan.
“Kalau ada yang bisa dipermudah ya dipermudah, aturan-aturan dipangkas. Sehingga kalau ada investor mau mengajukan izin, bila perlu tidak harus datang. Bila perlu mereka tidak perlu mengurus macam-macam, kita yang harus mendatangi mereka,” pesannya.
Perizinan, kata Husein, harus dibuat secepat mungkin, sesederhana mungkin dan semurah mungkin. Bila perlu tidak perlu membayar. Investor yang memenuhi dua kategori, yakni mengurangi penganggurean dan kemiskinan, pesan bupati, harus diberikan perhatian lebih. Terutama yang padat karya.
Kepada Joko Wiyono, bupati minta bersinergi dengan DPMPPTSP dan MPP, terutama melayani pemodal-pemodal yang masuk ke Banyumas nyaman berinvestasi. Sehingga peran Balai Latihan Kerja (BLK) dibawah Dinnakerkop UKM, adalah tempat penggemblengan untuk menyiapkan SDM siap kerja.
“Konsentrasikan semua dinas yang ada, untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan,” pesannya.
Kepada dua pejabat baru itu, secarakhusus bupati juga minta mereka jangan mau dan mudah menerima imbalan dari pihak mana pun yang terkait dengan bidang pelayanan yang dijalankan.
Kekosongan Jabatan
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD), Achmad Supartono mengatakan, kekosongan yang ditinggalkan dua pejabat tersebut diisi pelaksana tugas (Plt). Untuk pengisian pejabat definitif, , akan dilakukan bersamaan menunggu hasil lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) untuk sejumlah OPD baru pada tahun 2020.
“Awal 2020, nanti akan ada lelang jabatan lagi untuk tiga OPD, yakni pecahan Badan Keuangan Daerah, yakni Badan Pendapatan Daerah, Kesbangpol naik menjadi badan dan BPBD juga naik kelas pejabtnya eselon II,” katanya.
Hasil lelang jabatan untuk mengisi OPD-OPD tersebut, lanjut dia, otomatis nanti ada kekosongan di eselon III, karena lelang jabatan tersebut diikuti pejabat di level tersebut. Sehingga jabatan yang kosong akan dilakukan rotasi, mutasi dan promisi pula. (G22-20).
