PURWOKERTO – Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas mengaku berupaya menuntaskan persoalan buang air besar sembarangan warga di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas. Pasalnya, saat ini masih banyak warga yang belum memiliki sanitasi.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, Sakti Suprabowo menyebutkan, saat ini untuk realisasi penduduk yang memiliki sanitasi layak dan sehat baru sekitar 82-83 persen. Masyarakat perlu dukungan program bantuan dari pemerintah. Selain itu masyarakat harus tergugah kesadarannya untuk menyediakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
“Pemerintah kabupaten selalu berkomitmen untuk menuntaskan agar kedepan tidak ada lagi penduduk yang melakukan aktivitas buang air besar sembarangan,” ungkapnya kepada Suarabanyumas.com di kantornya, kemarin.
Dana Alokasi Khusus
Dia menyebutkan, bentuk komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan sanitasi, tahun 2019 terdapat sejumlah program bantuan sanitasi. Antara lain, sumber dana dari dana alokasi khusus (DAK) khusus sanitasi, program hibah air limbah setempat dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) murni. Selain itu, ada pula bantuan dari Australia berupaya satu paket kegiatan di wilayah Kelurahan Karangklesem, Purwokerto Selatan.
Untuk kegiatan bantuan dari Australia, kata dia, program kegiatan sebelumnya harus menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), kemudian setelah kegiatan sudah selesai dilakukan uang bantuan akan diklaimkan kepada mereka.
“Ini upaya-upaya kami untuk bisa menuntaskan persoalan-persoalan sanitasi masyarakat di Kabupaten Banyumas, agar kedepan benar-benar masyarakat tidak membuang air besar sembarangan,” harapnya.
Hal itu, lanjut dia, sejalan dengan komitmen progran nasional yaitu akses universal 100-0-100. Artinya, akses terhadap 100 persen air minum, 0 persen lingkungan kumuh, dan 100 persen stop buang air besar sembarangan. Untuk mewujudkan itu di Banyumas, memang perlu diwujudkan sanitasi yang baik dan sehat melalui program STBM. Upaya sinergi dilakukan dengan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan serta pemerintah desa di wilayah.
Imbauan-imbauan juga terus dilakukan kepada masyarakat agar membuat sanitasi yang sehat. Dalam berbagai kesempatan pihaknya juga memberikan imbauan-imbauan, agar pemerintah desa turut membantu memprogramkan kegiatan pengadaan sanitasi melalui dana desa, karena saat ini jumlahnya sudah cukup besar.
“Ini memang menjadi PR kita bersama, guna mewujudkan kualitas permukiman yang sehat dan tertata,” harapnya. (mar-20)
