PURWOKERTO — Wakil Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Banyumas, Agus Waluyo, menggelar pertemuan penting dengan sejumlah Ketua Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) pada Sabtu (3/5). Pertemuan ini menjadi ajang konsolidasi dan evaluasi internal pasca Pilkada dan Pilgub 2024 yang baru lalu.
Dalam suasana akrab dan penuh keterbukaan, diskusi mengalir mengenai berbagai dinamika yang terjadi, mulai dari persoalan anggaran bantuan partai politik (banpol), , hingga iuran dari anggota Fraksi.
Agus Waluyo menyebut, pertemuan ini merupakan momentum untuk “gendu-gendu rasa” dan “ngudarasa” bersama para pengurus DPAC yang selama ini merasa belum banyak disapa pasca Pilkada.
” Pertemuan ini juga dalam memberi masukan untuk pembenahan internal partai, agar PKB lebih solid kuat dan dirasakan keberadaannya oleh masyarakat, ” ungkapnya.
“Melalui pertemuan ini, para Ketua DPAC saling melengkapi dan memberikan masukan. Kita juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh, baik terhadap DPC maupun Fraksi,” ujarnya.
Sejumlah isu kritis turut mencuat, seperti dugaan kurangnya transparansi pengelolaan dana banpol dan iuran fraksi.
Para Ketua DPAC menuntut adanya laporan keuangan yang transparan dan lengkap dari DPC PKB. Sebagai bentuk keseriusan, mereka juga menggagas petisi berisi tanda tangan untuk menuntut pertanggungjawaban dan kejelasan dari DPC.
Setelah pertemuan tersebut mereka juga akan mendesak untuk segera dilakukan audiensi guna membahas berbagai topik penting.
Isu lain yang turut mengemuka adalah janji politik terhadap warga Nahdlatul Ulama (NU), khususnya terkait realisasi Peraturan Daerah (Perda) Madrasah Diniyah (Madin) yang hingga kini belum mengalami kemajuan berarti.
Sejumlah guru Madin, seperti yang disampaikan Akhfal Syarifuddin dari DPAC Kalibagor mengungkapkan, adanya keluhan dari para guru Madin yang menyuarakan kekecewaan karena belum ada tindak lanjut.
Ketua DPAC Pekuncen, Masrukhin, menyarankan agar ada ultimatum dan batas waktu konkret dalam mendorong realisasi Perda Madin. Bahkan ia mengusulkan adanya gerakan lanjutan, seperti pertemuan resmi antara NU dan DPC PKB untuk memastikan komitmen politik tersebut benar-benar ditindaklanjuti.
Pertemuan ini sekaligus menjadi penguat semangat menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) PKB Banyumas 2025.
Para pengurus berharap, hasil evaluasi ini dapat menjadi landasan bagi perbaikan internal partai demi menjaga kepercayaan masyarakat, terutama konstituen.
