BANJARNEGARA – Banyak lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh warga atau swasta belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Padahal, keberadaan sekolah swasta di pedalaman sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
Hal tersebut mencuat dalam sosialisasi Empat Pilar MPR RI oleh Anggota DPR RI Fraksi PKB Taufiq R Abdullah, yang diikuti guru-guru di Kecamatan Rakit, Senin (21/9).
“Tadi, diskusi yang berkembang yakni terkait keadilan sosial di bidang pendidikan. Sesuai tujuan berdirinya negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945,” katanya.
Dikatakan, setelah amandemen keempat UUD 945, pendidikan mendapatkan perhatian yang luar biasa. Setidak-tidaknya, ada 7 ayat yang mengatur keadilan sosial di bidang pendidikan. Di sana dijelaskan bahwa pendidikan merupakan hak warga negara dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Hal tersebut menjadi kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar.
“Konstitusi juga menamanatkan agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD,” terangnya.
(Baca Juga: Empat Pilar MPR RI Disosialisasikan)
Menurutnya, dalam kenyataannya masih terjadi ketimpangan antara lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat atau swasta. Seperti yang disampaikan oleh sejumlah guru swasta dalam forum diskusi pada sosialisasi Empat Pilar.
“Masih banyak lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau swasta belum mendapatkan perhatian, misalnya fasilitas yang terbatas serta kesejahteraan gurunya,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, lanjutnya, dikhawatirkan akan mengurangi pencapaian dari tujuan pendidikan seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Sejumlah guru swasta berharap agar anggaran negara juga digunakan untuk sekolah swasta di pelosok. Karena sebenarnya mereka membantu pemerintah untuk menunaikan tugas yang diamanatkan oleh konstitusi.
“Walaupun mereka menegaskan, menjadi guru adalah piihan dan pengabdian kepada negara. Tapi dalam diskusi itu, mereka menginginkan pemerintah juga memperhatikan sekolah di kampung-kampung. Dengan jumah siswa yang cukup banyak dan fasilitas yang terbatas, hasilnya kurang maksimal,” tandasnya. (K36-2)
