BANYUMAS – Suarabanyumas.Com – Puluhan warga Desa Sikapat, Kecamatan Sumbang, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Desa sebagai bentuk protes terhadap hasil seleksi Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa (P3D). Aksi tersebut berlangsung sejak pagi hari dengan membawa berbagai spanduk dan banner yang mengecam dugaan kecurangan dalam proses seleksi.
Spanduk yang dibawa warga bertuliskan, “Warga Sikapat Menolak Politik Dinasti”, “Batalkan Hasil Tes P3D”, “Pejabate Jujur Programe Teratur Rakyate Makmur”, hingga “Politik Dinasti Ciderai Demokrasi”. Sebuah banner besar juga dibentangkan bertuliskan: “Warga Desa Sikapat Bersama BPD Menolak Proses dan Hasil Ujian P3D, Warga Bersatu untuk Sikapat Maju #Batalkan Hasil Ujian P3D.”
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sikapat, Nislam, menjelaskan bahwa kejanggalan mulai tercium sejak hari pelaksanaan ujian P3D. Menurutnya, meski hanya tersedia empat formasi, empat peserta langsung dinyatakan lulus dengan hasil yang mencurigakan. Ia juga menerima sejumlah aduan dari peserta yang tidak lolos dan warga yang menghendaki ujian ulang, namun hingga kini tidak ada respon dari pihak panitia maupun pemerintah desa.
“Salah satu kejanggalannya adalah ditemukannya 15 soal muatan lokal yang diklaim tidak dibuat oleh panitia. Anehnya, soal-soal tersebut muncul semua saat ujian berlangsung. Hal ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran soal,” ungkap Nislam.
Selain itu, warga bernama Suseno yang turut memantau proses seleksi menyatakan adanya indikasi manipulasi nilai. Ia menyebutkan bahwa pada menit ke-13 dari total waktu 120 menit, sudah ada peserta yang mencatatkan nilai 64 dari 100 soal. “Itu berarti rata-rata mengerjakan satu soal hanya dalam 12 detik. Mustahil tanpa ada bocoran,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suseno menuding bahwa keempat peserta yang lolos memiliki hubungan keluarga dengan Kepala Desa. Salah satu peserta bernama Restu, yang memperoleh nilai tertinggi 92, disebut-sebut merupakan putra dari Kepala Desa Sikapat. Tiga peserta lainnya, yakni Andri, Rohman, dan Muksin, juga disebut sebagai keponakan Kades.
“Yang lolos semuanya punya hubungan darah. Dari 12 peserta, hanya empat yang lolos, dan semuanya keluarga. Ini mencederai demokrasi dan mencerminkan praktik politik dinasti,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Desa Sikapat, Teguh Waluyo SIP, menyatakan bahwa pihaknya menghargai hak warga dalam menyampaikan aspirasi. Namun ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Kepala Desa.
“Kami tidak bisa mengambil keputusan karena wewenangnya ada di Pak Kades. Saat ini beliau tidak bisa hadir karena sedang sakit,” ujarnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu tanggapan resmi dari pemerintah desa. Mereka bersikukuh menuntut agar hasil seleksi P3D dibatalkan, dilakukan ujian ulang, serta panitia diganti demi menjamin transparansi dan keadilan.
Diskusi tentang artikel