PURWOKERTO– Penyekatan atau penutupan total sejumlah ruas jalan di Kota Purwokerto dan wilayah pinggiran Banyumas dalam masa PPKM Darurat ini mulai dikeluhkan masyarakat.
Mereka yang terkena imbas penutupan total jalan ini paling banyak adalah kalangan pelaku usaha atau bisnis. Pasalnya sejak tanggal 3 Juli lalu, banyak usaha yang tutup dan pemerintah meminta tutup.
“Konsep penyekatan jalan di masa PPKM darurat ini kami rasa mengganggu oleh sebagian masyarakat, terutama di kegiatan bisnis. Yang paling terdampak di sektor perekonomian,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Banyumas, Arief Dwi Ksuma, di DPRD Banyumas, Jumat (8/7).
Keluhan masyarakat pelaku usaha itu, ia sampaikan ke Bupati Banyumas, Achmad Husein saat hadir dalam paripurna DPRD. Pihaknya minta penjelasan, mengingat masa PPKM darurat ini masih akan berlangsung hingga tanggal 20 Juli mendatang. Baru terlaksana, seminggu ini, katanya, sudah mendapatkan keluhan masyarakat.
“Karena PPKM darurat ini sudah mengorbankan banyak pihak, sampai-sampai Pak Bupati turun langsung menemui masyarakat, jangan sampai hingga tanggal 20 Juli nanti, tidak ada perubahan atau dampak sama sekali (menekan penurunan angka Covid-19),” katanya.
Dalam forum itu, Pangky, panggilan akrab ketua Golkar Banyumas ini, juga menanyakan soal rencana penyaluran bantuan sosial (bansos) terdampak penyekatan PPKM darurat. Rencananya pemerintah akan menyalurkannya mulai tanggal 13 Juli. DPRD meminta penyaluran bansos ini tidak salah sasaran.
“Beberapa kepala desa di daerah pemilihan saya, menyampaikan, jika masih menggunakan data sesuai pandemi awal tahun lalu, akan muncul persoalan baru, terutama validasi data,” katanya.
Bansos yang diberikan kepada keluarga terdampak Covid-19 atau terpapar positif, kata dia, dalam praktiknya ada sebagian yang tidak sesuai seperti yang direncanakan pihak pemkab.
“Nisalnya pengalaman sebelumnya, di satu desa ada 17018 KK terdampak, tapi bansos sembako yang disalurkan tidak sampai sesuai KK itu. Ini juga bisa menimbuilkan masalah nantinya,” ujar dia.
Bupati Achmad Husein mengatakan, hasil evaluasi seminggu dari pemerintah pusat, mobilitas masyarakat di Banyumas dinilai masih tinggi, sehingga upaya menekan angka penyebaran Covid-19 masih masuk kategori rendah.
“Sesuai instruksi Kementerian Maritim dan Invesntasi, dalam satu minggu harus bisa menurunkan sekitar 50 persen mobilitas masyarakat. Karena positif Covid-19 yang bergerak sekarang sudah di atas 50 persen. Angka positivity rate di Jateng sudah di atas 20 persen, harusnya bisa ditekan dibawah 10 persen,” katanya.
Menurutnya, hasil evaluasi kementerian tersebut Rabu lalu, angka penurunan di Banyumas masih tergolong rendah. Mobilitas masyarakat dinilai masih banyak dan aktif. Sehingga diambil langkah di PPKM darurat ini dengan cara penutupan di sektor-sektor non esensial dan non kritikal.
“Pergerakan masyarakat ini dipantau oleh satelit, sehingga tidak bisa dibohongi. Bersama Bupati Cilacap dan Purbalingga ini juga sedang kita rumuskan bersaama, karena tiga daerah ini mobilitas masyarakat masih tinggi,” terangnya.
Selain penutupan itu, lanjut Husein, untuk menekan mobilitas masyarakat, lampu penerangan jalan umum, dimatikan sejak pukul 18.00-21.30. Untuk menghindari kriminalitas, setelah itu dinyalakan kembali.
“Saya akui, ini pasti ada dampak yang tidak menyenangkan, termasuk dari kalangan bisnis akan terganggu, tapi lebih baik kita menahan sebentar. Kalau penanganan Covid-19 tidak selesai, nanti akan berkepanjangan,” katanya.
Terkait penyaluran bansos terdampak Covid-19 agar tepat sasaran, kata Bupati, pendaftaran akan dilakukan melalui aplikasi di website. Menurutnya, pendaftaran ini akan mulai dibuka, Sabtu (10/7) mulai pukul 16.00.
“Kami sudah punya data dan ini terintegrasi. Silakan masyarakat atau kelompok masyarakat mendaftarkan, khususnya dari kelompok menengah kebawah. Kami tidak akan mengambil data lama, dan kepala desa silakan masukan data terbaru,” pesannya. (aw-3)
