PURWOKERTO – Sekitar tujuh ribuan rumah tangga miskin di Kabupaten Banyumas sampai saat ini belum menikmati aliran listrik secara mandiri.
Manajer Bagian Pemasaran Pelayanan Pelanggan UP3 PLN Purwokerto, Edi Cahyanto mengatakan, jumlah tersebut kebanyakan berada di pedesaan dan wilayah terpencil dan wilayah perkotaan di kantong-kantong kemiskinan.
Untuk mengatasi itu, katanya, PLN telah mewajibkan semua pegawai membantu menangani satu rumah tangga miskin sesuai nomor induk kependudukan basis data terbaru (NIK BDT) atau satu pegawai satu pelanggan. Jumlah pegawai di ada sekitar 200 orang.
Selain itu, ada program CSR melalui Kementerian EDSM. Tahun ini untuk Kabupaten Banyumas, mendapat alokasi 1.062 rumah tangga miskin.
“Ini gratis untuk biaya pemasangan jaringan, tapi tiap bulannya mereka membayar sendiri. Kalau tahun ini akhir Oktober harus sudah selesai,” katanya di sela-sela acara Multi Stakeholder forum PLN, di Pendapa Sipanji Purwokerto, Selasa (15/10).
Untuk menyelesaikan kekurangannya, lanjut Edi, ditarget tahun 2020 sudah harus selesai. Kendati pertumbuhan keluarga miskin baru muncul lagi. Dalam program ini, pelanggan tersebut sama sekali tidak dikenai biaya.
“Untuk untuk rumah tangga yang di wilayahnya sudah ada jaringan maupun yang belum terjangkau jaringan, PLN juga siap,” tandasnya.
Data per September lalu, jumlah pelanggan khusus rumah tangga di Banyumas sebanyak 448.608 titik. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, kata dia, pelayanan kelistrikan masyarakat selalu mengalami kenaikan.
“Kemudahan mendapatkan listrik di Indonesia, pada tahun 2019 menduduki peringkat ke 25 dari 190 negara. Ini merupakan data yang diberikan oleh Bank Dunia” katanya.
Manager UP3 PLN Purwokerto, Armunanto mengatakan, di Kabupaten Banyumas terdapat 4 ULP yaitu ULP Purwokerto Kota, Banyumas, Ajibarang dan Wangon.
3 Gardu Induk
Menurutnya, kelistrikan di Banyumas disuplai oleh 3 gardu induk, yaitu gardu induk Kalibakal, Rawalo dan Ajibarang, dengan kapasitas 333 Megawatt. Untuk beban penggunaan listrik masyarakat Banyumas sebesar 124 Megawatt atau 37%, sehingga terjadi surplus sebesar 63 persen.
“Pertumbuhannya juga cukup bagus karena ada dukungan dari pemkab. Pertumbuhannya sebesar 7,74 % di tahun 2019 dengan pengembangan kawasan industrI, pariwisata dan bisnis,” terangnya.
Hal ini terealisasi, katanya, dengan adanya layanan satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas.
Wakil Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono mengatakan, pihaknya mengharapkan PLN semakin memberikan manfaat kepada pelanggan. Pelayanan yang diberikan agar tidak membedakan status antara pejabat dan masyarakat.
“PLN Persero dituntut untuk terus berbenah dan berinovasi sehubungan dengan layanan yang diberikan. Hal ini karena PLN merupakan satu-satunya BUMN yang harus bisa menjamin ketersediaan energi listrik masyakarat” katanya.
Dalam kesempatan itu Sadewo juga menyampaikan dukungan atas upaya dan komitmen PLN untuk bisa bertugas semakin baik serta bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat.
Dalam acara tersebut juga ditandatangani deklarasi Integritas yang dilakukan oleh PLN dan Stakeholder yang menghadiri acara dan diakhir sesi diadakan diskusi dan tanya jawab. (G22-20)
