PURBALINGGA – Para pengurus dan kader PDI Perjuangan, mendatangi Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi, Rabu (23/4). Mereka meminta klarifikasi terkait rekaman pembicaraan yang suaranya mirip dengan Sekda soal pengalihan status rumah dinas.
Rekaman yang beredar di media sosial tersebut dinilai menyudutkan Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga Bambang Irawan dan Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) yang notabene adalah kader PDI Perjuangan.
Sekretaris DPC PDIP Purbalingga Karseno mengatakan, kedatangan mereka dilakukan karena pihaknya ingin meminta penjelasan kepada Sekda perihal rekaman mirip suara Sekda yang beredar di media sosial. Rekaman itu berisi tentang pengalihan status rumah dinas Sekda menjadi rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga.
“Kami datang ingin meminta penjelasan kepada Sekda. Bagaimana terkait beredarnya rekaman tersebut.
Lebih lanjut, pihaknya sangat dirugikan dengan beredarnya rekaman tersebut dan bisa dijadikan media kampanye hitam. Pasalnya, saat ini dinamika politik sedang menghangat sehubungan dengan Pilkada Purbalingga.
“Sedangkan PDI Perjuangan saat ini mengusung Tiwi sebagai Cabup berpasangan dengan Cawabup Sudono,” katanya.
(Baca Juga: Karang Taruna Purbalingga Bentuk Satgas Antipolitik Uang)
Dalam kesempatan tersebut pihaknya berdialog dengan Sekda Wahyu Kontardi yang didampingi Asisten 2 Agus winarno, Kepala Bapelitbangda Siswanto, Kepala Bakeuda Subeno, Sekretaris DPRD Tri Gunawan Setyadi, Kabag Hukum Setda Sugeng Subroto dan Perwakilan Kabag Umum Setda Sokheh.
Rekaman Beredar
Sekda Purbalingga Wahyu Kontardi menyampaikan bahwa dia sama sekali tidak tahu menahu jika rekaman tersebut beredar luas di masyarakat dan media sosial.
“Saya mengakui kesalahan serta meminta maaf atas kejadian tersebut yang telah menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Kemudian terkait dengan isi percakapan tentang pengalihan status rumah dinas, Sekda menyampaikan bahwa mekanisme pengalihan aset berstatus rumah dinas sekda menjadi rumah dinas Ketua DPRD sudah diproses melalui mekanisme yang diatur sesuai dengan peraturan yang ada.
Dalam kesempatan terpisah Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Bambang Irawan enggan berkomentar lebih jauh. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Sekda untuk memberikan penjelasan.
“Silakan ke pak Sekda saja untuk memberikan klarifikasi secara terbuka sehingga permasalahan ini menjadi jernih dan jelas,” katanya. (H82)
