PURBALINGGA – DPRD Kabupaten Purbalingga akan turun ke lapangan untuk mengawasi penggunaan dan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Alasannya, untuk mencegah adanya penyimpangan dalam pelaksanaanya.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Adi Yuwono, Selasa (27/7/2021) mengatakan, salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Termasuk dalam penggunaan APBD termasuk DAK.
Menurutnya, sekarang kita tengah di masa pandemi seperti ini. Kendati demikian, DPRD harus tetap fokus dalam menjalankan peran dan fungsinya.
(Baca Juga: Purbalingga Masuk PPKM Level 3, Jangan Lengah!)
“Kondisi pandemi seperti sekarang ini, legislatif jangan sampai meninggalkan fungsi dewan, yaitu pengawasan. Bersama para pimpinan kami akan turun untuk itu,” katanya.
Dia menyoroti, khusus DAK untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), tahun ini mendapat anggaran hampir Rp 10 miliar. Adapun penggunaannya antara lain untuk pengadaan peralatan TIK sekolah dasar (SD) dan pengadaan peralatan media pendidikan SD.
“Saat ini, proyek tersebut sudah terlelang,” imbuh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Purbalingga ini.
Percepatan
Wakil Ketua DPRD, Aman Waliyudin menambahkan, pihaknya akan melakukan pengawasan lebih awal sebagai langkah antisipasi. Pihaknya tidak ingin terulangnya kejadian dugaan okum yang bermain terutama di lingkungan Dindikbud, seperti masalah pengadaan LKS waktu lalu.
Untuk proses pelelangan ada di ranah LPSE. Pihaknya akan melakukan sidak memastikan speknya produk dalam pengadaan yang bersumber pada DAK tersebut, termasuk pendistribusiannya.
(Baca Juga :Mamah Muda di Purbalingga Jadi Tersangka Penipuan)
Menurutnya, di masa pandemi saat ini, sektor pendidikan ikut terdampak. Keluhan-keluhan dari masyarakat terkait pembelajaran di rumah terus saja muncul.
“Jangan sampai adanya ketidakberesan dalam penggunaan DAK di Dinas Pendidikan menambah permasalahan dunia pendidikan di Purbalingga,” kata politisi PKB ini.
Asal tahu saja, saat Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) bersama para Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) beberapa waktu lalu, Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) telah mengintruksikan agar OPD yang mendapatkan DAK, untuk segera memulai prosesnya. Sehingga tidak mengulur waktu yang berdampak pada gagalnya penyerapan anggaran.
“Selain proyek kegiatan yang bersumber dari APBD, juga bersumber dari DAK. Purbalingga cukup besar nominalnya, puluhan miliaran,” ujarnya. (ri-4)
