PURBALINGGA – Sebelum diparipurnakan, penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2020 disebut sudah sesuai dengan mekanisme. Bahkan penyerahannya ke legislatif disebut diundur karena pergantian anggota DPRD Purbalingga.
Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi melalui Kabag Humas dan Protokol Setda Purbalingga, Prayitno, Rabu (16/10) menjelaskan, penyusunan Rencana KUA-PPAS TA 2020 tersebut mengacu pada aturan termutakhir yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Pada Pasal 90 PP menyebutkan, Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS itu kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli. Rancangan ini dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
“Harusnya Rancanan KUA-PPAS TA 2020 serahkan pada Juli lalu. Namun karena saat itu masa keanggotaan DPRD 2014-2019 akan berakhir, maka penyampaiannya diundur dan dilaksanakan saat masa keanggotaan Dewan periode 2019-2024,” katanya.
Prayit menambahkan, ke Bupati menyusun Rancangan KUA-PPAS tahun 2020 selesai, selanjutnya rancangan tersebut diserahkan kepada DPRD melalui proses surat. Usai penyerahan dokumen tersebut, DPRD mengagendakan Rapat Paripurna acara Penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2020.
“Setelah dilaksanakan penyampaian tersebut, baru dilakukan pembahasan-pembahasan dalam Rapat Banggar (Badan Anggaran) DPRD dan (Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yang didahului dengan Rapat Komisi dengan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait,” katanya.
Lebih lanjut, Prayit juga menapis tudingan bahwa Rancangan KUA-PPAS 2020 belum mengakomodir kepentingan rakyat miskin. Menurutnya, Bupati telah lima prioritas RKPD di tahun ke-4 pemerintahannya dengan tema ‘Optimalisasi Pendayagunaan Sumber Daya Lokal untuk Pertumbuhan Berkualitas’. Kelima prioritas telah diberikan porsi anggarannya masing-masing.
Adapun prioritas tersebut yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan nilai PPAS Rp 39.615.828.500 atau 4,93 persen. Kemudian peningkatan pembangunan manusia dengan PPAS Rp 459.002.463.070 atau 57,15 persen dan pemenuhan kebutuhan pokok dengan PPAS Rp 8.147.162.000 atau 1,01 persen.
Terburu-buru
Prioritas lain yaitu tata kelola pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum dengan PPAS Rp 118.296.251.000 atau 14,73 persen dan penguatan infrastruktur dan pelestarian lingkungan hidup dengan PPAS Rp 178.073.030.000 atau 22,17 persen.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah fraksi menuding bahwa penyusunan Rancangan KUA-PPAS TA 2020 tidak sesuai dengan mekanisme. Penyusunannya terkesan terburu-buru dan tidak ada keterbukaan. Rancangan KUA-PPAS TA 2020 dinilai juga belum mengakomodir kepentingan masyarakat terutama kepada kemiskinan.
Karena itulah sebagian besar anggota DPRD Purbalingga tidak menghadiri Rapat Paripurna dengan agenda Penyerahan Rancangan KUA-PPAS TA 2020 pada Senin (14/10) lalu. (H82-60)
