PURWOKERTO – Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Banyumas, M Arsad Dalimunte optimistis UMKM di Banyumas dapat bergeliat menghadapi ancaman isu resesi.
“Saya optimis kalau UMKM di Banyumas kembali bergeliat lagi. Apalagi Pemerintah mulai menggelontorkan berbagai kebijakan, seperti relaksasi untuk para pelaku usaha, bantuan tunai bagi pelaku UMKM, gaji ke-13 untuk PNS dan tambahan penghasilan Rp 600 ribu/bulan bagi karyawan swasta yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.
Dia mengatakan itu ketika dimintai pendapatnya tentang isu ancaman resesi terhadap daya beli masyarakat atau pelaku UMKM dalam roda ekonomi daerah, terutama di Banyumas.
Ia meyakini kebijakan ini sebagai upaya sistematis pemerintah dalam menguatkan daya beli masyarakat di satu sisi, dan sekaligus mendorong geliat pelaku usaha di sisi lainnya, khususnya UMKM.
“Saya berharap pelaku UMKM memanfaatkan momentum ini dengan cerdas sehingga secara berangsur kembali menuju normal,” kata Arsad yang juga Wakil Ketua Kadin Banyumas.
Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah dalam sosialisasi program subsidi bunga/margin dan akses permodalan UMKM di Purwokerto, menyampaikan tentang stimulus fiskal untuk UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional, melalui subsidi bunga/margin. Kebijakan subsidi bunga/margin untuk membantu UMKM dalam menghadapi dampak Covid-19.
Menyiapkan Anggaran
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 695,20 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional. Anggaran itu dibagikan ke dalam demand side dan supply side. Dari sisi Demand side dimaksudkan untuk menumbuhkan demand masyarakat yang diwujudkan program perlindungan sosial seperti sembako, bansos dan PKH dan lain sebagainya.
Sedangkan dari Supply Side dimaksudkan untuk mendorong recovery ekonomi di sisi pelaku ekonomi. Diantaranya, subsidi bunga, penempatan dana untuk restruk, PPh final UMKM DTP dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDP.
“Diharapkan pemerintah daerah dapat mendampingi penyalur dalam memanfaatkan program pemulihan ekonomi nasional, khususnya subsidi bunga/margin,” kata Sulaimansyah.
Lebih lanjut dia mengatakan, diperlukan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. Triwulan III-2020 adalah kunci bagi pemulihan ekonomi supaya Indonesia tidak masuk pada jurang resesi ekonomi.
Sebagai penyelenggara negara harus merubah mindset dari cara “normal” ke cara
“extraordinary”, kemudian perlu gotong royong dan sinergi bersama yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, OJK, dan BI untuk segera akselerasi program PEN pemerintah.
“Program PEN bagi UMKM tidak hanya membantu UMKM yang terdampak Covid-19, tetapi diharapkan dapat mewujudkan UMKM go digital,” katanya. (H60-)
