PURWOKERTO – Ketidaksesuaian penerima bantuan sosial (bansos) bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten di sejumlah desa dengan data yang ada di dinas terkait, dipertanyakan anggota DPRD, Rabu (17/6).
“Data yang diusulkan kepala desa yang ditujukan ke dinas sosial, tidak sesuai yang turun di masing-masing desa. Padahal data yang di-share bupati lewat facebook dan IG (instagram) sudah dibaca lebih dulu oleh masyarakat, sehingga di bawah terjadi konflik internal di masing-masing desa,” kata Jasmin, anggota Fraksi PDI-P, saat melakukan intrupsi di sidang paripurna DPRD, Rabu (17/6), dihadari Bupati Achmad Husein.
Dia mengaku, banyak mendapatkan masukan dari kepala desa. Data penerima bansos dari provinsi dan APBD kabupaten, tidak sesuai dengan data yang dipublikasikan bupati lewat media sosial tersebut.
Jasmin mencontohkan, di Kecamatan Wangon di Desa Klapagading, ada mantan Koramil mendapatkan bantuan. Bahkan satu orang ini bisa mendapatkan empat bantuan.
Tumpang Tindih
“Ini salah satu bentuk tumpang tindih penyaluran yang sampai ke KPM (keluarga penerima manfaat),” katanya.
Tumpang tindih yang lain, kata dia, untuk data penerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari APBDes, ada yang dibagi lebih dulu, menahului bansos dari sumber lain.
“Realisasinya, BLT desa ini dibagi lebih dulu dari bansos yang dari kabupaten dan provinsi, padahal BLT desa ini untuk meng-cover mereka yang sama sekali belum mendapat bansos,” ujar dia.
Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin Dinsospermades, Lili Mudjianto mengatakan, hal itu terjadi karena kebanyakan desa belum memiliki manajemen data untuk kebutuhan jaring pengaman sosial yang valid.
“Data yang masuk ke kita juga hasil awalnya dari pihak desa. Kalau verifikasi dan validasi (verval) di masing-masing desa berjalan baik, maka tumpang tindih penerima bantuan bisa dihindari,” katanya.
Dia mencontohkan, Desa Somagede memiliki manajemen data yang sudah valid, sehingga siapa saja yang masuk kategori tertentu sudah terklasifikasikan. Sehingga potensi penyaluran yang tidak tepat peruntukkan bisa dicegah mulai dari bawah.
“Temen-temen desa yang ketemu dengan kita, sudah sering disampaikan untuk membuat manajemen data. Karena data ini sangat dibutuhkan, di antaranya saat ada penyaluran bansos seperti ini,” jelasnya. (G22-2).
