PURBALINGGA – Jika dilihat secara makro, kinerja Pemkab Purbalingga sampai dengan akhir 2019 terus menunjukan peningkatan yang baik.
Hal itu dikemukakan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2019 kepada DPRD Purbalingga, Rabu (18/3) di Ruang Rapat DPRD.
Dipaparkan, indikator pertama, tingkat kemiskinan menurun secara signifikan dari 18,98 persen pada tahun 2016 menjadi menjadi 15,03 persen pada 2019. Kemudian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2015 sebesar 67,03 meningkat menjadi 68,99 pada 2019.
“Ekonomi Purbalingga tumbuh sebesar 5,65 persen pada 2019, di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 5,41 persen dan nasional sebesar 5,02 persen,” katanya.
Selanjutnya, tingkat Inflasi di Purbalingga pada 2019 dapat dipertahankan dalam tingkat yang rendah yaitu di angka 2,59 persen. Hasil penilaian kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Purbalingga pada 2019 untuk pertama kalinya mendapat katagori B dengan nilai 61,50.
“Terakhir, realisasi investasi terus meningkat, dimana pada tahun 2016 terealisasi sebesar Rp 483,271 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 679,69 miliar,” katanya.
Pemkab, lanjutnya, juga tengah mengembangkan potensi wilayah dan ekonomi dengan menjalin kerjas ama dengan sejumlah perusahaan swasta asal Jepang dan Rusia untuk pemasaran gula kristal organik, serta kerja sama dengan perusahaan e-commerce untuk pengembangan dan promosi produk unggulan UMKM melalui pasar daring.
Meningkatnya kinerja Pemkab, lanjutnya, ditandai dengan sejumlah penghargaan yang diterima. Sebut saja Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas penyajian laporan keuangan daerah tahun 2018, Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN).
Juga penghargaan Kabupaten Peduli Hak Azasi Manusia, Penghargaan Abiwara Pariwisata Tingkat Jawa Tengah dan Penghargaan Keterbukaan Publik dari Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jateng dan Penghargaan pengawasan kearsipan kategori A dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (H82)
