PURWOKERTO – Berbeda dengan aksi sejumlah pihak yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), massa di Banyumas yang tergabung ke dalam Gerakan Masyarakat Peduli dan Cinta Tanah Air (Gempita), justru mendukung kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM.
Mereka menggelar aksi di depan kantor Bupati Banyumas, Senin (5/09/2022) dengan membawa sejumlah spanduk tuntutan.
Meski mendukung kebijakan pemerintah yang melakukan penyesuaian harga BBM, namun mereka juga mengajukan sejumlah tuntutan.
Baca Juga : Pramuka Kebasen Tebar Benih Ikan
Menurut koordinator aksi, Asaay Defa Nurcahya, sejatinya pemerintah telah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau masyarakat.
Namun selama ini anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 yang di alokasikan pemerintah membengkak.
Bahkan subsidi tersebut meningkat hingga mencapai 300 persen, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.
Sementara subsidi bahan bakar minyak yang dialokasikan pemerintah tersebut, 70 persennya yang menikmati justru kalangan menengah ke atas.
Kawal BLT
Mereka juga menuntut pemerintah pusat agar menekan pemerintah daerah untuk mengawal penyaluran dana bantuan langsung tunai (BLT).
Apalagi penyaluran bansos di Banyumas, di duga masih banyak yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga menuntut pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar menaikkan UMR (Upah Minimum Regional).
”Kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga bahan pokok. Oleh karena itu, UMR harus mengalami kenaikan,” tambah dia.
Baca Juga : Pendidik PAUD Non-Formal Layak sebagai Guru
Massa juga meminta kepolisian/pihak terkait untuk menyidak SPBU terkait penyesuaian tera tiap SPBU.
Kemudian melibatkan partisipasi masyarakat dan perguruan tinggi agar bantuan dari pemerintah berupa bantuan sosial tepat sasaran.
Selain itu mendorong kepolisian untuk menindak tegas bagi pihak-pihak yang melakukan hinaan terhadap kepala negara.(*-7)