PURWOKERTO-Dampak Covid-19 ikut memukul sektor perekonomian dan investasi, akibatnya target pendapatan asli daerah (PAD) Banyumas tidak tercapai atau mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipredikasi masih akan terjadi pada tahun anggaran 2021.
Hal itu diungkapkan, Ketua DPRD Banyumas, dr Budhi Setiawan, usai penandatanganan nota kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Priorioritas Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021, dalam paripurna DPRD bersama Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono, Kamis (19/11).
“Ketergantungan kita terhadap PAD masih besar, sementara kondisi Covid yang masih terjadi ini, belum bisa kita pasang target seperti sebelum ada Covid-19. Target PAD tahun ini saja turun drastis. Jadi untuk tahun depan masih kita pasang sama seperti sekarang,” katanya.
Realisasi PAD tahun ini, katanya, hanya tercapai sekitar Rp 600 miliar. Semula targetnya mencapai Rp 800 miliar lebih. Kondisi tersebut mengharuskan penurunan target PAD sekitar Rp 600 miliar pada tahun 2021.
(Baca Juga: Kegiatan Yang Bisa Dikerjakan, Diminta Diprioritaskan )
Menenurutnya, potensi PAD Banyumas sebenarnya cukup besar Namun dari jumlah itu, sekitar 58 persen atau sekitar Rp 400 miliar lebih disumbang dari BLUD dari RSUD dan Puskesmas. Begitu masuk ke kas daerah, pendapatan tersebut harus dikeluarkan lagi kembali untuk belanja.
“Target PAD kemarin hanya tercapai sekitar Rp 650 miliar. Ini belum dikurangi yang BLUD. Jadi sisanya ini yang kita manfaatkan. Kita juga minta pe pengguna BLUD untuk bisa memanfaatkan pendapatan itu seefisien mungkin,” pesannya.
Pemulihan Ekonomi
Sisa PAD yang ada itu, katanya, akan dipakai untuk pemulihan ekonomi, penanganan kemiskinan dan dampak dari Covid-19. Pada tahun anggaran 2021, alokasi untuk biaya tak terduga (BTT) untuk penanganan Covid-19, dipasang sekitar Rp 30 miliar.
Angka ini jauh berbeda, saat dipasang di APBD perubahan tahun 2020 sekitar Rp 112 miliar, namun terpakai sekitar Rp 40 miliar lebih.
Ketua DPRD mengungkapkan, prioritas pada tahun anggaran 2021, yang utama adalah proyek-proyek strategis harus dilaksanakan. Karena pada tahun 2020 ini, banyak kegiatan infrastruktur yang tertunda atau dialihkan.
Tahun 2021, proyek strategis yang harus dilaksanakan, seperti pembangunan Jembatan Sungai Searyu Pegalongan, penyelesaian jalan baru Gerilya-Soedirman (Jalan Soekarno). Kondisi jalan, saat ini juga banyak yang rusak akibat musim hujan, dan ini harus ditangani. Karena pada tahun ini, diakui, belum banyak tersentuh lagi.
Pada tahun anggaran 2021, proyeksi untuk pendapatan daerah sekitar Rp 3,506 triliun. Sedangkan belanja daerah sekitar Rp 3,824 triliun. Sehingga terjadi defisit sekitar Rp 318,5 miliar. Rencananya didifit tersebut bakal ditutup dari pembiayaan neto sekitar Rp 318,1 miliar.
Raperda Inisiatif
Sebelum dilakukan penandatangan bersama KUA-PPAS tahun anggaran 2021, diawali dengan menyampaikan usulan empat raperda prakarsa (inisiatif) dari DPRD. Yakni Raperda Pemberdayaan Desa Wisata, Raperda Ekonomi Kreatif, Raperda Irigasi dan Raperda Pemajuan Budaya Banyumas.
“Pada masa sidang ini (masa sidang ketiga tahun 20220), ini hanya penyampaian saja. Pembahasan dan persetujuan tetap dilanjutkan tahun depan,” kata ketua DPRD.
Selain empat raperda prakarsa tersebut, jelas Budhi, setahun ini, produk raperda inisiatif dari DPRD yang sudah menjadi perda berjumlah delapan. Sehingga setahun ini, ada 12 raperda prakarsa DPRD. (aw-2)
