PURWOKERTO – Partisipasi masyarakat Banyumas yang mengikuti gerakan KB mencapai 70 persen. Pencapaian ini perlu ditingkatkan lagi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.
“Dari total 320 ribu pasangan usia subur, yang sudah menjadi akseptor KB sekitar 250 ribuan,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Banyumas, Taefur Arofat mengatakan.
Pencapaian dinilai cukup bagus, sambung dia, namun yang menjadi persoalan ialah bagaimana menyadarkan kepada masyarakat untuk mengikuti KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Seperti IUD, implan/susuk, tubektomi (pada Perempuan), dan vasektomi (pada laki-laki).
“Kebanyakan dari mereka masih mengikuti yang nonMKCP, seperti suntik, kondom. dan pil. Padahal, sekarang ini KB yang dianjurkan adalah MKJP,” kata dia.
Kepala Balai Diklat Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Banyumas, Farida Sumarlin mengatakan, target dari Sustainable Development Goals (SDG’s), salah satu meningkatkan kualitas pembangunan manusia.
Dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia, yaitu bidang kesehatan. Salah satu kegiatannya menurunkan angka kematian bayi, kematian ibu dan balita. Kegiatan ini dengan peningkatan kesertaan KB.
Dia mengatakan, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 capaiannya rendah. Jadi upaya-upaya yang dilakukan saat ini lebih intens kepada tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta pelayanan-pelayanan rumah sakit, dan pelayanan prima kepada akseptor.
“Di wilayah di Provinsi jateng angka pernikahan dini masih tinggi. Padahal angka pernikahan dini berkontrbusi terhadap kematian bayi dan ibu,” katanya.
Penggunaan kontrasepsi idealnya lebih panjang. Karena itu, pihaknya gencar menggunakan pendekatan generasi berencana. Diharapkan, mereka sekolah lebih tinggi, sehingga pernikahan dini bisa diantisipasi.
“Pernikahan dini kini mencapai lebih dari 75 persen dari total nasional, jadi termasuk tinggi,” katanya. (H60-)
