PURWOKERTO- Tahun 2020 lalu, hampir semua daerah, termasuk Kabupaten Banyumas berjibaku menghadapi dan menangani pandemi Covid-19 yang tak diduga sebelumnya membuat anggaran pembangunan tak maksimal.
Banyak anggaran yang sudah terprogram untuk peningkatan dan percepatan kinerja pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, harus rela ‘disapih’ untuk penananganan darurat wabah virus korona.
Namun pengalaman setahun terakhir melawan Covid-19, kini menjadi tonggak untuk kembali membangkitkan gairah perekonomian lokal dan kinerja pemerintahan daerah di Banyumas.
Bupati Banyumas Achmad Husein ikut merasakan, selama setahun masa pandemi sangat memukul bidang ekonomi di daerahnya. Sektor-sektor riil yang semula sudah berkembang, bahkan eksis, secara berlahan mengalami penurunan dan mau kolep. Bahkan ada yang langsungtutup usaha. Pengangguran juga bertambah, karena sebagian korban PHK, dirumahkan, kembali pulang kampung. Di daerah belum bisa mencari kerja baru.
“Tadinya mereka bisa menyumbang pendapatan ke daerah, sekarang jadi beban karena mencari pekerjaan lagi di sini (daerah). Positifnya mereka yang dari luar daerah bisa membawa ilmunya, berinovasi dan berkreasi di sini. Tapi kan tidak semuanya, sebagian besar tetaop mencari pekerjaan di sini,” ungkap bupati.
Terkait kinerja pembangunan, katanya, karena ada kebijakan refocusing, sehingga banyak anggaran yang dialihkan dan dipangkas. ASda sekitar Rp 170 miliar, alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan tahun 2020, dialihkan untuk penanganan Covid-19.
“Dampaknya jalan-jalan kabupaten yang ada di desa-desa jadi terbengkalai, belum tertanggani. Terutama untuk pemeliharaan dan kelanjutan penyelesaian hotmix jalan-jalan antarkecamatan,” katanya.
Jika tidak ada pandemi, diakui, target penyelesaian infrastruktur, terutama jalan dan jembatan dan irigasisudah selesai. Sehingga tahun 2021 ini, akan kembali dioptimalkan kembali.
Salah satu caranya, alokasi untuk penanganan Covid-19, dikurangi tinggal sekitar Rp 40 miliar. Ini saja, katanya, dikawal ketat langsung oleh bupati supaya bisa dimaksimalkan kembali untuk pelayanan ke masyarakat.
“Di sisi lain, dana-dana dari pusat yang selama ini kita terima, juga turun. Dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK) yang diambil kembali oleh pemerintah pusat sampai 20 persen sendiri,” ujarnya.
Meski mengalami kelambanan, namun peletakan untuk percepatan pendapatan masyarakat di sektor pariwisata, pertanian dan peternakan serta investasi padat karya, kata dia, sudah diletakkan, bahkan sebagian sudah berjalan.
Untuk percepatan tahun ini, di antaranya, kata bupati, akan disuntik dengan pinjaman program pemulihan ekonomi nasional (PEN), dimana Banyumas bisa mendapatkan sekitar Rp 200 miliar. Ini akan dibagi untuk tiga lokasi, yakni Purwokerto, Banyumas dan Banyumas barat.
“Jadi nanti saat pemekaran terwujud, tidak terjadi ketimpangan karena sudah dipersiapkan sejak sekarang,” ujarnya.
Di antaranya untuk pengembangan kawasan pusat perekonomian baru, Jl Gerilya-Sodirman, dan memperkuat akses menuju Bandara Jenderal Soedirman Purbalingga. Sehingga saat wisatawan mapun pendatang yang ke Banyumas melalui jalur transportasi udara itu, bisa berlama-lama di Banyumas.
“Begitu pandemi tertangani dan bisa dikendalikan, kita bisa langsung melesat,” tandasnya.
Bupati berpesan, karena situasinya masih pandemi, masyarakat diminta mengutamakan keselamatan lebih dulu. Ilmu yang harus dipakai adalah mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran untuk sama-sama menjaga keselamatan, sehingga tidak perlu lagi dpaksa dengan aturan seperti sebelumnya.
“Dalam mematuhi protokol kesehatan bukan karena terpaksa, karena aturan, tapi karena kesadaran. Jangan menyepelekan, karena sudah banyak kasus kematian dan positif karena menyepelekan,” pesannya.
“Ini tidak menghalangi kita untuk mencari nafkah dan beraktivitas, mau bertani, berdagang, bekerja di sektor swasta dan pemerintahan, silakan saja, ” katanya.
Anggan Turun
Dampak penurunan anggaran yang paling besar terasa di bidang infrastruktur. Terutama anggaran peningkatan irigasi dan peningkatan jalan hoxmix. Tahun 2020, untuk anggaran pembangunan jalan, dianggarkan Rp 130.834.097.122, terealisasi hanya Rp 29.036.671.101.
Begitu pula untuk pemeliharaan jalan dianggarkan Rp 8.958.000.284, namun hanya terealisasi Rp 8.408.578.188. Hal sama untuk kegiatan sumber daya air, dianggarkan Rp 31.368.554.478, hanya terealisasi Rp 25.296.223.842.
“Untuk anggaran irigasi tahun 2020, sekitar Rp 28, 746 miliar. Yang terealisasi sekitar Rp 15,141 miliar. Ini jauh dari target, karena sampai akhir periode (2923) kenaikannya minimal 9 persen,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemkab Banyumas, Irawadi.
Menurutnya, peningkatan jalan hotmix 570 kilometer, dimulai tahun 2019 tercapai 114,56 km (20 persen). Untuk tahun 2020 tercapai 56,25 km atau akumulasi dua tahun ini tercapai 170,81 km (29.9 persen). Sedangkan tahun ini, prediksi bisa tercapai 27,78 km, atau akumulasi selama tiga tahun sepanjang 198,60 km (34,84 persen). Selama lima tahun hingga 2023 ditarget bisa terselesaikan sepanjang 570 km.
“Support terbesar jalan hotmix dari peningkatan jalan, namun pada 2020terdapat refocusing anggaran pada kegiatan peningkatan jalan dari Rp 126 miliar turun menjadi Rp 85 miliar ( 67,42 %). Jadi kekurangan smapai tahun 2023 (hasta krida) sepanjang 371,40 km dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 557 miliar,” terangnya.(aw-3)
