PURWOKERTO – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas menggelar forum musyawarah pembangunan (musrenbang) di Hotel Grand Karlita Purwokerto, Selasa (28/3/2023).
Musrenbang tersebut melibatkan berbagai stakeholder, mulai OPD, DPRD, camat, berbagai elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan perguruan tinggi dan pihak provinsi sebagai peninjau.
Sekretaris Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, Agustina Indrawati mengatakan, musrembang tersebut digelar untuk persiapan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun anggaran 2024.
Baca Juga : ASN Banyumas Ikuti Pengajian Diisi Tausiah Ustaz Mintaraga
Melalui forum tersebut, pihaknya membutuhkan saran, masukan dan usulan dari stakeholder yang diundang. Termasuk penyepakatan program dan kegiatan prioritas.
“Hasil analisa permasalahan dan isu strategis akan kita tuangkan ke dalam penandatanganan berita acara sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan rancangan RKPD tahun 2024,” terangnya.
Bupati Banyumas Achmad Husein dalam arahanya mengatakan, karena masa jabatannya bersama Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono selesai per 24 September mendatang, maka pengelola dan pelaksana
anggaran untuk tahun 2024 sudah berpindah kepada pejabat bupati (Pj) yang ditunjuk oleh Mendagri maupun gubernur.
“Karena ini masih menjadi kewajiban dan tanggung jawab, kita siapkan dengan baik. Walaupun saya dan Pak Dewo (wabup-red) sudah tidak menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, namun tanggung jawab mempersiapkan sebaik-baiknya, seserius sebagaimana seakan-akan kami akan melakukan. Jadi penyiapan (RKPD) ini harus berjalan baik dan lancar,” pesan Husein.
Bupati menekankan, fokus untuk tahun 2024 seperti yang pernah disampaikan dalam forum konsultasi publik beberapa waktu lalu, meliputi pertumbuhan ekonomi harus mencapai 6 persen, pengurangan kemiskinan harus bisa di bawah rata-rata nasional. Ini diukur dengan berbagai parameter-paramter.
Kemudian, lanjut bupati, ada enam peningkatan yang harus dilakukan. Pertama, tata kelola pemerintahan yang efektif dan kolaboratif, kedua peningkatan investasi untuk menyerap tenaga kerja.
Ketiga peningkatan kualitas sumber daya manusia, keempat meningkatkan keamanan, ketenangan dan ketertiban masyarakat, kelima peningkatan daya saing daerah, ketahanan pangan dan pariwisata dan
terakhir peningkatan pengelolaan lingkungan hidup.
“Dari enam itu, saya titip, prioritaskan penanganan infrastruktur jalan sudah banyak yang rusak. Bantuan gubernur kita fokuskan untuk membantu perbaikan jalan-jalan kabupaten yang rusak, dan ini sudah disetujui,” katanya.
Baca Juga : Perda Lembaga Masyarakat Desa Diusulkan Dicabut
Khusus kepada DPRD, Husein minta supaya anggaran untuk penanganan jalan kabupaten tidak hanya dianggarkan Rp 30 miliar. Karena panjang jalan kabupaten, katanya, seluas 2 ribu km, minimal ini bisa dipelihara dengan anggaran Rp 120 miliar.
Ketua DPRD Banyumas dr Budhi Setiawan, dalam penyampaian pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD disampaikan, pokir ini merupakan representasi dari hasil penyerapan aspirasi dan keterwakilan
masyarakat di wilayah, serta masukan-masukan kepada anggota DPRD.
“Pokok-pokok DPRD sudah kita sampaikan ke OPD Bappedalitbang dan sudah masuk di sistem informasi pemerintah daerah (SIPD). Ini menjadi bagian dari strategis dari penyelenggaraan pemerintah daerah,”
katanya. (aw-7)
