BANYUMAS– Warga berharap pemerintah kabupaten Banyumas menambah kuota program 1 desa 3 sarjana yang merupakan bagian dari Hasta Krida Pemerintahan Achmad Husein-Sadewo Tri Lastiono.
Warga Jingkang, Kecamatan Ajibarang, Ahyar Hidayat mengatakan baru mengetahui adanya program tersebut. Ia sangat menyayangkan karena selama hampir tiga tahun ini baru terdengar program ini. Ia juga berharap pemerintah kabupaten dapat memperbanyak sosialisasi tentang beasiswa untuk warga.
“Itu saja baru saya ketahui setelah baca media. Karena selama ini tidak sosialisasi tentang hal ini. Padahal bagi orang desa dari kalangan tidak mampu ini bisa jadi alternatif,” jelasnya.
Perangkat Desa Kranggan, Kecamatan Pekuncen, Aminudin juga baru mengetahui program ini setelah adanya surat pemberitahuan dari pemerintah kecamatan. Ia berharap ke depan semakin banyak lagi kuota dari program satu desa tiga sarjana ini.
“Semoga ke depan semakin banyak kuota lagi, sehingga tidak hanya tiga orang saja. Apalagi warga yang membutuhkan biaya pendidikan gratis kuliah ini juga cukup banyak,” jelasnya.
(Baca Juga : Penanganan Covid-19 Husein-Dewo Turut Dievaluasi)
Sebelumnya, dari rilis penelitian dari Lingkar Kajian Banyumas, Fisip Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, Evaluasi publik Kinerja Pemerintahan Ahmad Husein-Sadewo Tri Lastiono, disebutkan program 1 Desa 3 Sarjana belum tersosialisasi. Akibatnya implementasi program pendidikan ini kurang optimal.
Penanganan Covid-19
Dari 400 responden dalam survey tersebut, masalah penanganan Covid-19 menjadi perhatian ke dua setelah masalah ekonomi berpa kesulitan warga menjadi lapangan kerja. Setelah pandemi responden menyorot buruknya kondisi jalan, mahalnya harga kebutuhan barang pokok, kelangkaan pupuk hingga pengelolaan sampah, korupsi, biaya pendidikan, saluran irigasi dan lainnya.
Terkait penanganan Covid-19, Direktur Lingkar Kajian Banyumas, Rusti Lestari dalam paparanya memberikan rekomendasi antara lain mengimplementasikan 3T untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemkab perlu memberikan sanksi tegas yang melanggara protokol kesehatan, pemerataan bantuan sosial kepada sasaran yang tepat.
“Pemerintah juga perlu gencar kembali menyosialisasikan program vaksinasi dan mempercepat program vaksinasi bagi warga Banyumas,” ujarnya dalam paparan secara daring.
Sementara di bidang ekonomi masyarakat tidak puas terhadap pemerintahan Husein Sadewo karena banyak masyarakat yang mengeluhkan pengangguran, mahalnya harga kebutuhan pokok, dan sulitnya mendpatkan bantuan modal UMKM dari Pemerintah Banyumas. Ketidakpuasan juga terjadi terhadap kinerja bidang infrastruktur karena banyaknya jalan desa dan kabupaten yang rusak.
“Terkait isu pemekaran, kurang dari 50 prosen setuju sebagai pertanda masyarakat belum paham terkait rencana pemekran sehingga pemerintah perlu mengkaji ulang dan menyosialisasikan hal tersebut,” ujarnya.(san-3)
