PURWOKERTO – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto mengevaluasi kinerja bidang penegakan hukum di Kabupaten Banyumas, dalam penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2022.
Hasil evaluasinya kegiatan tersebut dinilai kurang optimal.
“Selama tahun 2021-2022, untuk kegiatan sosialisasi kami pandang sudah maksimal.
Bahkan cenderung berlebih. Justru yang perlu ditingkatkan adalah pengumpulan informasi dan operasi bersama pemberantasan barang kena cukai (BKC) ilegal,” kata Humas Kantor Bea Cukai Purwokerto, Tommy Pramugia Sofyar, selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan, Jumat (9/12/2022).
Baca Juga : Warga di Daerah Penghasil Tembakau Dilatih Berbagai Keterampilan
Dia menilai, selama tahun 2022, peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut masih marak
terjadi, bahkan cenderung meningkat.
Dia mencontohkan, penjualan rokok ilegal melalui duniia maya masih tinggi di wilayah Banyumas. Atas kondisi tersebut, pihaknya selama ini gencar melakukan crawling medsos sekaligus meningkatkan SDM pengawasan.
Mulai dari cara mengidentifikasi toko, lokasi, jasa titipan yang sering digunakan dan sebagainya. Hanya saja, seringkali para penjual rokok ilegal tersebut berganti-ganti akun, serta pencantuman lokasi yang tidak valid.
“Program crawling medsos, terkait peredaran rokok ilegal di dunia maya, dalam pengawasannya kami menggandeng personel Satpol PP. Mereka kami beri pelatihan sampai ke tingkat trantib di desa-desa,” jelasnya.
Masih Dibutuhkan
Tommy mengatakan, sosialisasi tetap masih dibutuhkan, namun harus bisa menyasar ke
elemen-elemen lain yang lebih luas. Karena sebelumnya lebih terfokus pada perangkat
kecamatan dan desa/kelurahan.
Untuk sosialisasi cukai lebih banyak mendatangkan massa serta diisi dengan kegiatan yang lebih kreatif. Sehingga pesan benar-benar tersampaikan maksimal.
Baca Juga :2023 Pagu Alokasi DBHCHT Banyumas Terima Rp 12,093 Miliar
“Karena itu dalam penyusunan rencana kegiatan penganggaran (RKP) tahun 2023
khususnnya di bidang penegakan hukum, alokasi lebih proporsional. Fokuskan ke kegiatan operasi bersama pemberantasan BKC ilegal,” kata menyarankan.
Pihaknya meminta perencanaan kegiatan tahun 2023, diarahkan fokus yang efektif
menunjang kinerja BC dalam pemberantasan BKC ilegal. (aw-7)
