PURWOKERTO – Sebanyak 5.000 kartu BPJS kesehatan untuk Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Banyumas. Distribusi tersebut diserahkan oleh kantor BPJS Kesehatan Purwokerto melalui Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan (TKSK), di kantor Dinas sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermades), Senin (2/3).
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan Fakir Miskin Dinsospermades, Lili Mudjianto mengatakan, kartu tersebut merupakan tambahan baru yang sudah tercetak. Kartu ini diberikan karena KPM yang sudah masuk dalam basis data terpadu (BDT) atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Sesuai SK 161 (Kemensos) yang terbaru, saat ini PBI JKN yang aktif di Banyumas yang menerima sebanyak 862.138. Dari jumlah ini yang sudah masuk dalam DTKS sebanyak 662.911 dan yang sedang kita verifikasi dan validasi (verval) hingga tangagl 5 Maret besok, sebanyak 199.227,” kata Lili.
PBI JKN yang kartunya tidak aktif, kata dia, ada sebanyak 4636. Data yang mati ini atau dikeluarkan dari DTKS biasanya terjadi kesalahan nomer induk kependudukan (NIK). Hal ini diketahui, biasanya setelah ada kasus saat memanfaatkan kartu untuk klaim biaya pengobatan di rumah sakit.
Meski demikian, mereka yang masuk kategori ini, katanya, tetap masih bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan gratis, namun waktunya hanya enam bulan dengan cara meminta rekomendasi dari Dinsospermades.
“Meski datanya sudah tidak aktif, asalkan bisa diverval kembali dan dinyatakan memenuhi syarat, nanti kartunya bisa diaktifkan permanen lagi,” ujarnya.
Kuota Banyak
Dia menerangkan, untuk program Kartu Indonesia Sehat (KIS) PBI JKN ini sebenarnya kuotanya masih banyak. Karena khusus untuk kuota Jawa Tengah sendiri sampai 15 juta sendiri, dan selama ini yang paling banyak menerima dari Banyumas.
“Karena untuk DTKS PBI KIS itu vervalnya dilakukan setiap bulan, maka peluang untuk masuk dalam DTKS masih sangat besar. Ini kunconya ada di desa dan kelurahan dalam melakukan verval. Kalau datanya cepat, lanmgsung bisa kirimkan ke pusat,” terang dia.
Lili mengungkapkan, khusus untuk program bantuan sosial PBI JKN, di Banyumas sudah mencapai 48 persen dari total jumlah penduduk saat ini sekitar 1,8 juta jiwa. Jumlah tersebut, katanya, baru yang tercorver dari APBN. Belum lagi yang ditangani lewat APBD Banyumas, yang masuk dalam program Jamkesda kuota Kartu Banyumas Sehat (BPS) yang sudah masuk dalam DTKS. Begitu pula dari APBD provinsi, keikutsertaan secara mandiri maupun untuk kalangan PNS.
“Hasil singkronisasi dengan Dinas Kesehatan, masih ada sekitar 12 ribu yang masuk KBS namun belum terdata di DTKS. Kita sudah sarankan untuk diikutkan verval ke wilayah masing-masing, karena kuota yang dari PBI JKN masih besar peluangnya. yang penting setelah di verval dan datanya bisa masuk dalam DTKS yang disahkan oleh Kemensos,” tandas dia.
Dia mengakui, khusus untuk penerima manfaat PBI jKN di Banyumas terus meningkat. Namun, di sisi lain, kondisi ini juga memberikan gambaran jumlah warga yang miskin masih banyak. padahal, target pemkab sendiri, tiap tahun angka kemiskinan bisa ditekan menurun.
“Untuk pengetatan penerima bantuan sosial ini, kuncinya di tingkat desa dan keluarahan harus cermat saat melakukan verval. Jangan setiap orang asal dikasih kartu atau bisa masuk DTKS. Makanya ini yang masih perlu kita dorong untuk menumbuhkan keasaran di bawah,” tandasnya. (G22-20)
