BANJARNEGARA – DPRD Banjarnegara akan mendalami informasi pengadaan kalender puskesmas di Banjarnegara total senilai Rp 2,1 miliar. Rencananya, DPRD akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami kejanggalan dalam prosedur pengadaan kalender itu.
Ketua DPRD Banjarnegara Ismawan Setyo Handoko mengatakan, pihaknya akan segera membentuk pansus untuk mendalami pengadaan kalender puskesmas total senilai Rp 2,1 miliar. Langkah tersebut sebagai langkah lanjut setelah pihaknya menggali informasi dan keterangan dari sejumlah pihak.
“Data dan keterangan sudah kami catat dan kumpulkan, sehingga keputusan kami akan membuat pansus terkait pengadaan ini,” katanya, baru-baru ini.
Menurutnya, beberapa catatan yang menjadi perhatian DPRD yakni terkait administrasi dan prosedur pengadaan. Selain itu juga akan didalami pengadaan kalender dari 35 puskesmas di Banjarnegara melalui mekanisme penunjukan langsung kepada 1 rekanan penyedia jasa.
“Yang kami garis bawahi, kami sudah berkunjung ke rekanan penyedia jasa, kaitannya administrasi syarat-syarat pengadaan itu belum lengka. Misal, surat pemesanan belum diterima rekanan, dan kepala-kepala puskesmas juga belum membuatnya. Bagaimana ceritanya, pesanan belum ada tapi barang sudah ada dan didistribusikan,” terangnya.
Pada Jumat (5/6), DPRD Banjarnegara memanggil sejumlah pejabat pada Dinas Kesehatan Banjarnegara dimintai klarifikasi terkait pengadaan kalender 35 puskesmas di Banjarnegara senilai total Rp 2,1 miliar. Informasi tersebut merupakan aduan dari 20 kepala puskesmas di Banjarnegara pada audiensi hari Selasa (2/6).
Kepala Dinkes Banjarnegara, dr Ahmad Setiawan mengatakan, pengadaan kalender tersebut merupakan inisiatif puskesmas. Anggaran yang digunakan bukan dari APBD, melainkan dan Biaya Operasional Kesehatan (BOK) untuk setiap puskesmas.
“Pelaksana kami serahkan pada puskesmas, yang penting harga serendah mungkin. Kami hanya bagaimana mereka mempersiapkan media informasi yang efektif kepada masyarakat,” katanya. (K36-2)
