PURWOKERTO-Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang masuk ke Banyumas mestinya bisa dijadikan sarana dan ruang untuk mengoptimalkan pemberdayaan berbagai potensi sumber daya lokal. Pasalnya tiap bulan, perputaran uang yang beredar di wilayah tersebut, mencapai Rp 28 miliar, dan harus dibelanjakan habis oleh keluarga penerima manfaat (KPM) melalui agen dan pemasok atau penyuplai komoditas pangan yang telah ditetapkan jenisnya.
Ketua Komisi III DPRD Banyumas, Rachmat Imanda mengatakan, jika perputaran uang dari BPNT bisa diarahkan untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal, banyak manfaat yang bisa diterima masyarakat, diluar KPM.
“Misalnya untuk penyediaan bahan pangan seperti sayuran, telur dan daging kan bisa merangkul para petani setempat di kecamatan atau di desa yang memiliki potensi. Ini agen (e-warung) bisa merangkul mereka dengan difasilitasi dan dimonitoring oleh pemkab,” katanya.
Kerjasama
Selain itu, katanya, untuk pendisribusian bisa bekerjasama dengan pedagang-pedagang lokal, tidak harus dimonopoli pihak tertentu. Bahkan badan usaha milik pemkab bisa berperan serrta seperti Perusda Pasar Satria maupun PT Banyumas Investama Jaya (BIJ).
“Ini ada perputaran uang tiap bulan sampai Rp 28 miliar, kalau PD Pasar dan BIJ yang jelas-jelas milik pemkab bisa diberdayakan ikut serta dalam pendistribusian, kan ada manfaat yang bisa diambil untuk tambahan pendapatan, Yang penting semangatnya adalah pemberdayaan ekonomi, bukan monopoli dan bisnis semata,” tandas wakil rakyat dari Gerindra ini.
Model pemberdayaan potensi lokal, menurut anggota Komisi III, Setya Ari Nugraha, di antaranya bisa melibatkan koordinator kecamatan dan desa. Pihak Bappedalitbang juga bisa masuk dalam koordinasi perencanaan untuk mengangkat berbagai potensi lokal yang ada.
“Koordinator kecamatan bisa berkoordinasi dengan kades-kades atau lurah, misalnya dua bulan ke depan ada peluang untuk memasok bahan pangan seperti sayuran, kan petani setempat bisa menanam dulu. Karena pasarnya sudah jelas , yakni KPM, yang juga warganya,” saran wakil rakyat dari PKS ini.
Dalam rapat evaluasi berikutnya, kata dia, DPRD melalui komisi terkait akan memberikan masukan dan arahan untuk melangkah ke arah tersebut.
“Ini nilai manfaatnya luar biasa kalau KPM yang sebagian besar juga petani diarahkan juga untuk menanam sayuran atau bahan pangan yang ditentukan ini. Ibaratnya KPM bisa menerima manfaat ganda,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, kata dia, tinggal didampingi dan dibimbing dengan melibatkan dinas pertanian melalui para penyuluh pertanian dan pendamping desa. “Kalau ini berjalan, setahun ke depan hasil dari konsep pemberdayaan dari program BPNT ini bisa dilihat hasilnya. Kalau sekarang kan, KPM yang penting bisa membelanjakan jatah Rp 200.000 per bulan, kemudian bahan pangan disediakan pihak lain, seperti para pemasok atau penyuplai yang lebih banyak orientasi bisnis,” tandasnya. (G22-)
