PURWOKERTO-Forum kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 Kabupaten Banyumas, digelar secara dalam jaringan (daring) dan live streaming, Selasa (14/4).
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) menyiapkan tiga titik lokasi, masing-masing dengan forum terbatas karena situasi pandemi Covid-19.
Namun pelaksanaan musrenbang tingkat kabupaten ini bisa diikuti para pemangku kepentingan dan masyarakat umum secara online dan memantau lewat media sosial.
“Kita gelar secara online dan live streming ini, substansinya hampir sama saat awal kita rencanakan mengundang banyak pihak dalam satu forum besar (show). Karena adanya Covid-19 ini sehingga skemanya kita ubah,” kata Kepala Bappdalitbang Kabupaten Banyumas, Purwadi Santoso, Senin (13/4).
Tiga Lokasi
Menurutnya, forum dibagi tiga lokasi. Yakni lokasi pertama di Sasana Wilis, komplek rumah dinas bupati, untuk Forkompinda dan OPD terkait seperti Bappedalitbang, BKAD, Badan Pendapatan Daerah ditambah Dinas Ksehatan dan BPBD karena ada Covid-19.
Kemudian di loksi kantor Bappedalitbang, ini untuk OPD-OPD lain, dan lokasi ketiga di kantor Kecamatan Kembaran, untuk unsur kecamatan.
“Ini hanya merubah modelnya saja, kalau semula kita rencanakan secara offline dengan menghadirkan sekitar 250 orang, sekarang secara online dengan membuat video konferensi di tiga titik. Di kabupaten sekitar 20 orang, di Bappedalitbang 25 orang dan di Kembaran 15 orang. Selebihnya kan bisa berpartisipasi lewat live streaming,” jelasnya.
Pelaksanaan dilakukan secara simpel, langsung dipandu moderator. Urutannya, sambutan ketua DPRD untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil penyerapan aspirasi masyarakat, disambung sambutan bupati. Paparan dari Bappeda provinsi juga dilakukan dari jarak jauh, kemudian dari Bappedalitbang Banyumas.
“Untuk paparan dari BKAD juga belum bisa dilaksanakan sekarang, karena harus ada penyesuaian terkait perubahan aturan dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum bisa dirumuskan kondisi perencanaan keuangan pasca Covid-19 ini,” kata dia.
Dari musrenbang ini, kata dia, pihaknya juga menyarankan semua OPD untuk menyiapkan skema perencanaan di RKPD tahun 2021, terutama untuk di masa anggaran perubahan, menyangkut penanganan dampak-dampak sosial dan lain dari Covid-19 ini.
“Masalah panemi Covid-19 ini juga masuk dalam salah satu fokus perhatian yang akan kita sampaikan di forum ini. Kalau prediksinya di September besok, pandemi ini selesai, maka tahun 2021 harus sudah berfikir penanganan dan pemulihan dampak sosialnya,”tandasnya. (G22-)
