CILACAP– Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2021 yang diselenggarakan di Gedung Patra Graha, Selasa (10/3), menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD Cilacap.
Pokok-pokok pikiran tersebut disampaikan langsung di depan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Sekda Drs Farid Ma’ruf ST MM, pejabat Forkompinda, Asisten Sekda, Kepala OPD, para Camat, Lurah, Kepala Desa dan semua peserta Musrenbang.
Pokok-pokok pikiran tersebut yaitu bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur di wilayah pinggiran dan perbatasan maka infrastruktur yang harus menjadi prioritas untuk dikembangkan adalah infrastruktur perhubungan, pendidikan, kesehatan, kelistrikan dan permukiman.
Peningkatan kualitas infrastruktur perhubungan hendaknya lebih memprioritaskan pekerjaan infrastruktur lanjutan, baik jalan maupun jembatan. Khusus untuk peningkatan kualitas infrastruktur jalan, sebaiknya menggunakan konstruksi rigid beton. Tapi kalau di wilayah dengan struktur tanah yang keras, cukup dengan aspal hotmix.
“Saat ini jalan di Kabupaten Cilacap yang kondisinya baik baru sekitar 62 persen. Untuk itu, guna memberikan pelayanan kepada masyarakat di sektor perhubungan, hendaknya Pemkab Cilacap memberikan anggaran pemeliharaan jalan yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab kami mengharapkan di Cilacap tidak ada lagi jalan yang berlubang,” kata Taufik Nurhidayat.
Pokok-Pokok Pikiran
Pokok-pokok pikiran DPRD Cilacap selanjutnya yaitu terkait kelistrikan. Menurut Taufik Nurhidayat, DPRD Cilacap mengakui tingkat rasio elektrifikasi di Kabupaten Cilacap memang sudah cukup tinggi. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa asih ada daerah-daerah yang belum terjangkau layanan listrik. Untuk itu Pemkab Cilacap harus segera mengupayakan agar di daerah tersebut dapat segera dibangun jaringan listrik.
Kemudian, DPRD minta agar Bupati memerintahkan dinas terkait untuk melakukan penataan dan pendataan ulang penduduk miskin di Kabupaten Cilacap agar pendudukan miskin yang terdata dan menerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program jaminan sosial yang lain benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Mengenai kemiskinan, lanjut Taufik, semua menyadari angka kemiskinan di Kabupaten Cilacap masih berkisar 10,73 persen. Untuk mengurangi kemiskinan maka program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) harus menjadi prioritas. Untuk itu anggaran permukiman, khususnya untuk memperbaiki RTLH, harus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Termasuk di APBD Tahun Anggaran (TA) 2021.
Di dalam pokok-pokok pikiran DPRD juga disebutkan bahwa Kabupaten Cilacap memiliki wilayah yang dinamis. Ada wilayah-wilayah tertentu yang rawan banjir. Di wilayah rawan banjir, Pemkab Cilacap dalam membangun infrastruktur jalan hendaknya menggunakan konstruksi rigid beton.
Selanjutnya, setiap organisasi pemerintah daerah (OPD) yang berhubungan dan bersentuhan dengan program penanganan penduduk miskin agar diberi anggaran yang cukup untuk mengadakan kegiatan pelatihan keterampilan dan untuk membelikan peralatan yang diperlukan. Tujuannya agar mereka setelah mengikuti pelatihan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
DPRD setempat juga minta agar Pemkab Cilacap memberikan bantuan kesejahteraan untuk guru-guru Madrasah Diniyah dan PAUD. Lalu untuk percepatan pembangunan desa, sebaiknya desa-desa yang mengelola dana desa dengan baik agar diberi reward seperti reward yang diberikan kepada desa-desa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat waktu.
“Kami juga memandang perlu ada program khusus dalam penanganan kenakalan remaja dan perlindungan perempuan. Jika perlu dibentuk satgas khusus,” kata Taufik.
Sedangkan untuk menyukseskan program ketahanan pangan, perlu disiapkan SDM yang memadai. Sehingga DPRD memandang dinas terkait perlu membuat program khusus yang bertujuan untuk mengembangkan SDM kelompok tani dan sekaligus melakukan legalitas terhadap kelompok tani yang ada.
Mengenai pengembangan pangan lokal, DPRD setempat memandang perlu dilakukan pengembangan potensi pangan lokal dengan melibatkan kelompok tani yang ada sehingga komoditas lokal yang ada di Cilacap benar-benar bisa semakin berkembang.
Menyangkut pelayanan kesehatan, idealnya satu puskesmas melayani 30 ribu jiwa. Untuk bagi kecamatan yang jumlah penduduknya lebih dari 75.000 jiwa harus memiliki dua puskesmas. Sampai saat ini masih ada kecamatan dengan jumlah penduduk yang besar tapi baru memiliki satu puskesmas.
“Jumlah puskesmas di kecamatan yang berpenduduk banyak perlu ditambah sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” katanya.(ag-)