PURWOKERTO-Untuk persiapan pilkada serentak 2024 sejak awal, KPU Banyumas mengusulkan dana dari APBD Banyumas sekitar Rp 90 miliar.
Tahapan awal yang disiapkan, di antaranya penyusunan kebutuhan anggaran yang harus diajukan ke pemerintah daerah. Mengingat kebiasaan yang sudah berlangsung sebelumnya ,pencairan anggaran dilakukan secara bertahap. Persiapan sejak awal ini diharapkan dapat mendorong kesuksesan dan kelancara proses demokrasi di masa mendatang.
“Untuk persapan pilkada serentak 2024, anggaran yang murni kami usulkan dari APBD sekitar Rp 90 miliar. Jumlah ini, kami asumsikan jika panemi Covid-19 masih berlangsung, sehingga kebutuhan anggarannya lebih besar,” kata Ketua KPU Banyumas, Imam Arif Setiadi, Selasa (2/2). Jika dibandingkan dengan anggaran pilkada 2018 lalu, kata dia, memang cukup jauh perbedaannya.
Saat itu pihaknya mengelola anggaran sekitar Rp 58 miliar, untuk pemilihan bupati dan pemilihan gubernur. Anggaran tersebut ditanggung bersama antara dari APBD kabupaten dan provinsi.
“Waktu itu dari APBD kabupaten Rp 22 miliar, dan dari provinsi Rp 36 miliar. Tapi kalau UU Pemilu belum direvisi, pasti dibebankan ke APBN semua, karena serentak,” katanya.
(Baca Juga : Pilbup Cilacap Dilaksanakan Tahun 2024 )
Ditolak Bupati
Sementara itu, usulan dana hibah KPU dari APBD 2021, katanya, sementara belum disetujui bupati karena anggarannya banyak tersedot untuk penanganan Covid-19. Usulan yang diajukan sekitar Rp 400 juta. Saat dikomunikasikan dengan Komisi 1 DPRD dan tim TAPD, ada harapan disetujui sekitar Rp 200 miliar.
“Namun terakhir diputuskan bupati belum disetujui. Alasannya untuk kegiatan-kegiatan yang terkait sosialisasi, pendidikan politik diminta untuk bersama-sama dengan Bakesbangpol.Padahal pengelolaannya berbeda. Belum disetujui karena anggarannya banyak tersedot untuk penanganan Covid-19,” terangnya.
Selama tidak ada momen politik lima tahunan, lanjut Imam, kegiatan yang dilakukan anggota KPU dan bagian kesekretariatan lebih banyak melakukan sosialisasi dan pendidikan politik ke masyarakat. Namun karena anggarannya minim, belum bisa dilaksanakan maksimal.
“Di luar gaji dan honor, anggaran yang di-ACC dari pusat setahun sekitar Rp 50 juta saja. Ini untuk semua devisi,” katanya. (aw-3)
